Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...

Kompas.com - 19/03/2016, 08:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kritik Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan kunjungan Sang Presiden ke proyek mangkrak di Hambalang, merupakan dua peristiwa yang tidak dapat dipisahkan.

Keduanya dinilai mengandung simbol politik tingkat tinggi.

Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti berpendapat, dua peristiwa politik tersebut ibarat pantun. Berbalas-balasan.

"Kritik SBY kepada Jokowi langsung dijawab oleh Jokowi dengan cara cukup datang saja ke Hambalang," ujar Ray saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/3/2016).

Menariknya, balas-membalas 'pantun' tersebut dilakukan oleh dua tokoh politik yang punya karakter berbeda.

SBY yang memiliki karakter senang mengemukakan ide-ide dan pandangan kepada publik, dibalas oleh Jokowi yang memang tidak begitu suka bicara dan memiliki 'style' kerja, kerja, kerja.

Terlebih, kata Ray Rangkuti, yang seorang merupakan mantan presiden dan saat ini memegang jabatan ketua partai politik, yang seorang lagi merupakan pimpinan tertinggi Republik ini.

Ray pun berpendapat, peristiwa tersebut tidak sampai mengakibatkan gejolak politik sedahsyat rivalitas Jokowi-Prabowo Subianto. Namun, peristiwa itu cukup berimbas kepada perolehan citra positif-negatif di masyarakat.

"Boleh saya bilang, efek peristiwa Jokowi yang datang ke Hambalang lebih besar imbasnya daripada efek SBY yang saat ini melakukan Tour de Java. SBY dengan lima langkahnya dapat poin lima, kalau Jokowi dengan satu langkah saja dapat poin enam atau tujuh," ujar Ray.

Alhasil, SBY dianggap gagal membangun citra sebagai figur oposisi pemerintahan, terutama di tengah banyak partai politik yang mulai merapat ke pemerintahan Jokowi-JK.

"SBY lupa bahwa dia mantan presiden. Jadi, begitu dia mengkritik suatu kebijakan di masa pemerintahan sekarang, Jokowi tinggal tunjuk satu hal negatif di masa lalu, selesai SBY," ujar Ray.

Kritik SBY 
Dalam rangkaian Tour de Java, tepatnya di Pati, Rabu (16/3/2016), SBY mengungkapkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Apalagi, kondisi ekonomi tanah air sedang lesu.

"Yang mengerti ekonomi kalau pajak  dikuras habis ekonomi justu tidak tumbuh. Yang penting yang wajib pajak jangan mangkir. Jangan digenjot habis-habisan apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas," ujar SBY.

"Saya mengerti, bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu," lanjut dia.

SBY pun meminta pemerintah mengurangi belanja infrastruktur dengan menundanya untuk  dikerjakan di tahun mendatang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com