Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...

Kompas.com - 19/03/2016, 08:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kritik Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan kunjungan Sang Presiden ke proyek mangkrak di Hambalang, merupakan dua peristiwa yang tidak dapat dipisahkan.

Keduanya dinilai mengandung simbol politik tingkat tinggi.

Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti berpendapat, dua peristiwa politik tersebut ibarat pantun. Berbalas-balasan.

"Kritik SBY kepada Jokowi langsung dijawab oleh Jokowi dengan cara cukup datang saja ke Hambalang," ujar Ray saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/3/2016).

Menariknya, balas-membalas 'pantun' tersebut dilakukan oleh dua tokoh politik yang punya karakter berbeda.

SBY yang memiliki karakter senang mengemukakan ide-ide dan pandangan kepada publik, dibalas oleh Jokowi yang memang tidak begitu suka bicara dan memiliki 'style' kerja, kerja, kerja.

Terlebih, kata Ray Rangkuti, yang seorang merupakan mantan presiden dan saat ini memegang jabatan ketua partai politik, yang seorang lagi merupakan pimpinan tertinggi Republik ini.

Ray pun berpendapat, peristiwa tersebut tidak sampai mengakibatkan gejolak politik sedahsyat rivalitas Jokowi-Prabowo Subianto. Namun, peristiwa itu cukup berimbas kepada perolehan citra positif-negatif di masyarakat.

"Boleh saya bilang, efek peristiwa Jokowi yang datang ke Hambalang lebih besar imbasnya daripada efek SBY yang saat ini melakukan Tour de Java. SBY dengan lima langkahnya dapat poin lima, kalau Jokowi dengan satu langkah saja dapat poin enam atau tujuh," ujar Ray.

Alhasil, SBY dianggap gagal membangun citra sebagai figur oposisi pemerintahan, terutama di tengah banyak partai politik yang mulai merapat ke pemerintahan Jokowi-JK.

"SBY lupa bahwa dia mantan presiden. Jadi, begitu dia mengkritik suatu kebijakan di masa pemerintahan sekarang, Jokowi tinggal tunjuk satu hal negatif di masa lalu, selesai SBY," ujar Ray.

Kritik SBY 
Dalam rangkaian Tour de Java, tepatnya di Pati, Rabu (16/3/2016), SBY mengungkapkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Apalagi, kondisi ekonomi tanah air sedang lesu.

"Yang mengerti ekonomi kalau pajak  dikuras habis ekonomi justu tidak tumbuh. Yang penting yang wajib pajak jangan mangkir. Jangan digenjot habis-habisan apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas," ujar SBY.

"Saya mengerti, bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal ekonomi sedang lesu," lanjut dia.

SBY pun meminta pemerintah mengurangi belanja infrastruktur dengan menundanya untuk  dikerjakan di tahun mendatang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com