Istilah Deparpolisasi Dinilai Tepat jika Digunakan pada Era Soeharto

Kompas.com - 17/03/2016, 16:05 WIB
Mantan orang nomor satu Republik Indonesia, Soeharto, memberikan suaranya dalam pemilihan umum di TPS 002 Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (5/7/2004).


KOMPAS / ALIF ICHWANMantan orang nomor satu Republik Indonesia, Soeharto, memberikan suaranya dalam pemilihan umum di TPS 002 Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (5/7/2004).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, mengatakan, istilah deparpolisasi tak lagi cocok digunakan dalam konteks perpolitikan saat ini.

Ia menilai bahwa pihak-pihak yang menggunakan istilah tersebut salah kaprah.

Istilah tersebut salah, menurut Syamsuddin, terlebih lagi jika muncul setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama maju ke Pilkada DKI Jakarta 2017 lewat jalur independen.

Menurut Syamsuddin, istilah tersebut hanya tepat digunakan pada era Presiden Soeharto karena memiliki makna pembatasan partai politik dalam berkehidupan politik.

"Pada zaman Soeharto kan dibatasi, cuma tiga yang diperbolehkan ikut pemilu," kata Syamsuddin seusai menjadi pembicara dalam acara diskusi di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2016).

Tudingan bahwa langkah independen Ahok akan menghambat sistem demokrasi, menurut Syamsuddin, juga tidak benar.

Menurut dia, baik pasangan calon yang maju melalui jalur independen maupun perseorangan memiliki status dan kedudukan yang sama secara hukum.

Aturan tersebut, lanjut dia, juga sudah diakomodasi secara tegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi, dan sudah diwadahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

"Kalau istilah itu dikenakan saat ini, jelas ngaco," tuturnya.

Istilah deparpolisasi kali pertama dimunculkan Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, yang juga Ketua DPRD DKI. (Baca: Apa Itu Deparpolisasi?)

Prasetio menilai adanya upaya deparpolisasi yang sedang berkembang di Indonesia. Indikatornya, kata dia, adalah adanya upaya untuk meniadakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah.

Hal itu disampaikan Prasetio dalam menanggapi langkah relawan pendukung Ahok. (Baca: Tanggapi Teman Ahok, PDI-P Akan Lawan Deparpolisasi)

Kelompok relawan itu berupaya agar Basuki atau Ahok bisa ikut Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen atau tanpa partai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Nasional
Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Nasional
UPDATE 23 Januari: 251.907 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR 9,22 Persen

UPDATE 23 Januari: 251.907 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR 9,22 Persen

Nasional
Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

Nasional
Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

Nasional
Golkar Akan Kerahkan Organisasi Sayap untuk Promosikan Airlangga

Golkar Akan Kerahkan Organisasi Sayap untuk Promosikan Airlangga

Nasional
UPDATE 23 Januari: 18.891 Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Jalani Isolasi

UPDATE 23 Januari: 18.891 Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Jalani Isolasi

Nasional
Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Itu soal Perkelahian, Menegasi dan Membantah

Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Itu soal Perkelahian, Menegasi dan Membantah

Nasional
Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Nasional
UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

Nasional
UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

Nasional
UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.