Komnas HAM: Larangan Putar Film "Pulau Buru Tanah Air Beta" Tak Ada Basisnya

Kompas.com - 17/03/2016, 12:23 WIB
Situasi saat berlangsungnya pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/3/2016) Kompas.com/Alsadad RudiSituasi saat berlangsungnya pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/3/2016)
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah mengatakan, pelarangan pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta yang dilakukan oleh kepolisian dan sekelompok orang lainnya adalah pelarangan yang tidak berdasar.

Dalam melaksanakan ketertiban umum, kata perempuan yang akrab disapa Roi itu, ada pula kaidah HAM yang perlu diperhatikan dan dihormati.

"Wong saat dilakukan (pemutaran film) di Komnas HAM tidak ada apa-apa kok. Alasan itu tidak ada basisnya," ujar Roi dalam acara peluncuran dan diskusi buku di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2016).

"Ketika pindah dari Goethe ke Latuharhary (Kantor Komnas HAM) tidak ada keonaran publik. Ancaman itu tidak nyata," kata dia.

Sementara itu, Peneliti Setara Institute Achmad Fanani Rosyidi juga menyayangkan adanya pembatalan diskusi pemutaran film tersebut. (baca: Produser: Tak Ada Komunisme dalam Film "Pulau Buru Tanah Air Mata Beta")

Pihak Kepolisian Sektor Menteng menginformasikan ke Goethe Institut akan adanya demonstrasi oleh Ormas pada saat pemutaran Film tersebut. Goethe Institut pun membatalkan diskusi.

Alasan tersebut, menurut Achmad, kerap digunakan dan mencerminkan adanya keperpihakan Kepolisian kepada kelompok antidemokrasi dan intoleran.

"Sudah berkali-kali peristiwa antidemokrasi pelarangan diskusi ini terjadi. Bukannya mengamankan kegiatan diskusi, justru aparat kepolisianlah yang terus memproduksi ancaman," tutur Achmad melalui keterangan tertulisnya.

Peristiwa tersebut, lanjut dia, telah menjadi ancaman nyata bagi demokrasi menyampaikan pendapat untuk berekspresi. (baca: Kata Lembaga Sensor Film tentang "Pulau Buru Tanah Air Mata Beta")

Negara dalam hal ini dianggap telah melanggar hak kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 2 dan 3.

Pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta yang seharusnya diputar di Goethe Institute, Jalan Diponegoro, pada Rabu (16/3/2016) sore, batal terlaksana. Penyebabnya karena adanya larangan dari kepolisian.

Pemutaran film yang disutradarai oleh Rahung Nasution itu akhirnya diputar di Kantor Komnas HAM sebanyak dua sesi.

Film Pulau Buru Tanah Air Beta bercerita tentang mantan tahanan politik kasus pemberontakan 1965 yang kembali lagi ke Pulau Buru, sebuah pulau di Maluku yang menjadi pulau tempat pembuangan orang-orang yang diduga terlibat pemberontakan 1965.

Aksi penolakan terhadap pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta itu dinilai mirip dengan yang pernah terjadi saat berlangsungnya Belok Kiri Festival di Taman Ismail Marzuki, Cikini, beberapa waktu lalu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X