Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/03/2016, 16:32 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

BERAU, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan tegas mengatakan partainya akan menolak wacana yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menaikkan syarat persentase suara bagi calon kepala daerah independen.

Kalau pun tetap dinaikkan, kata Surya, maka parliament threshold atau ambang batas parlemen juga harus ikut dinaikkan.

"Kalau memang demikian (persentase calon independen dinaikkan), partai juga harus konsisten untuk menaikkan parliamentary threshold-nya. Jangan mau enak saja," kata Surya di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Rabu (16/3/2016).

Ia pun mengusulkan agar parliament threshold (PT) tersebut dinaikkan dari yang semula 3,5 persen menjadi 7 atau 10 persen.

"Baru ada fairness itu," ujarnya. (Baca: Surya Paloh Instruksikan Nasdem Tolak Perberat Syarat Calon Independen)

Menurut Surya, batas persentase calon independen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada sudah cukup ideal sehingga tak perlu dinaikkan atau diturunkan.

Menurut dia, partai politik seharusnya mengesampingkan hal itu dan memprioritaskan hal-hal lainnya yang lebih penting dan berguna bagi pembangunan negara.

Misalnya penurunan daya beli masyarakat yang semakin menurun. Salah satunya di Kabupaten Berau. Daya beli masyarakat di sana, papar dia, menurun hingga 50 persen dalam kurn lima bulan terakhir. 

Jika daya beli masyarakat menurun, menurut dia, pasti ada sesuatu yang tak benar dan pendapatan masyarakat pasti merosot.

"Ini harus dicari jalan keluarnya, kalau tidak ancaman pengangguran yang sudah di depan mata bisa lebih banyak lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI ingin memperberat syarat untuk calon independen yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017 mendatang. (Baca: Komisi II DPR Wacanakan Perberat Syarat Calon Independen)

Syarat ini akan diperberat melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. 

"Timbul wacana di kita bahwa UU Pilkada ini harus pada asas keadilan. Karena syarat untuk calon independen jauh dari syarat untuk parpol, kita naikkan agar tetap berkeadilan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy. 

Saat ini, ada dua model yang diwacanakan. Pertama, syarat dukungan adalah 10-15 persen dari daftar pemilih tetap atau yang kedua 15-20 persen dari daftar pemilih tetap.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': Jawa Tengah Satu-satunya Benteng Ganjar-Mahfud yang Belum Goyah

Survei Litbang "Kompas": Jawa Tengah Satu-satunya Benteng Ganjar-Mahfud yang Belum Goyah

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Lawan KPK Digelar Senin Ini

Sidang Perdana Praperadilan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Lawan KPK Digelar Senin Ini

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Prabowo-Gibran Kuasai Pulau Jawa, Bali, hingga Papua

Survei Litbang “Kompas”: Prabowo-Gibran Kuasai Pulau Jawa, Bali, hingga Papua

Nasional
Ketum Gelora Yakin Debat Capres-Cawapres Tak Berdampak Besar ke Elektabilitas

Ketum Gelora Yakin Debat Capres-Cawapres Tak Berdampak Besar ke Elektabilitas

Nasional
Kemenhan dan TKN Sebut Prabowo Pakai Helikopter TNI AU di Sumbar sebagai Menhan

Kemenhan dan TKN Sebut Prabowo Pakai Helikopter TNI AU di Sumbar sebagai Menhan

Nasional
Senin Ini, Rafael Alun Jalani Sidang Tuntutan Kasus Gratifikasi dan TPPU

Senin Ini, Rafael Alun Jalani Sidang Tuntutan Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Jelang Debat Capres-Cawapres, Anis Matta: Jangan Remehkan Gibran

Jelang Debat Capres-Cawapres, Anis Matta: Jangan Remehkan Gibran

Nasional
H-1 Debat Perdana, Ganjar Luncurkan Toko 'Merchandise' Kampanye dan Dialog Bareng Pengusaha

H-1 Debat Perdana, Ganjar Luncurkan Toko "Merchandise" Kampanye dan Dialog Bareng Pengusaha

Nasional
Soal Pengungsi Rohingya, Menkumham: Mereka Korban Mafia

Soal Pengungsi Rohingya, Menkumham: Mereka Korban Mafia

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Suara Anies di Jakarta Unggul, Ganjar Kuat di Jawa Tengah

Survei Litbang "Kompas": Suara Anies di Jakarta Unggul, Ganjar Kuat di Jawa Tengah

Nasional
Soal Kampanye 'Gemoy' Prabowo, Anis Matta: Bukan Berarti Tak Punya Narasi

Soal Kampanye "Gemoy" Prabowo, Anis Matta: Bukan Berarti Tak Punya Narasi

Nasional
Survei Litbang 'Kompas' Pilpres 2024: 'Undecided Voters' Capai 28,7 Persen

Survei Litbang "Kompas" Pilpres 2024: "Undecided Voters" Capai 28,7 Persen

Nasional
Jika Jadi Presiden, Prabowo Janji Rangkul Semua Kekuatan di Indonesia

Jika Jadi Presiden, Prabowo Janji Rangkul Semua Kekuatan di Indonesia

Nasional
Pesan ke Kader dan Relawan, Prabowo: Kampanye 65 Hari Lagi, Jangan Terkecoh Elite Nyinyir

Pesan ke Kader dan Relawan, Prabowo: Kampanye 65 Hari Lagi, Jangan Terkecoh Elite Nyinyir

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Elektabilitas Gibran 37,3 Persen, Mahfud 21,6 Persen, Muhaimin 12,7 Persen

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Gibran 37,3 Persen, Mahfud 21,6 Persen, Muhaimin 12,7 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com