Kompas.com - 16/03/2016, 10:29 WIB
Salah satu iklan kampanye  Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. komnaspt.or.idSalah satu iklan kampanye Komisi Nasional Pengendalian Tembakau.
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) meluncurkan iklan layanan masyarakat tentang penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pertembakauan untuk menyindir anggota DPR.

"Sudah berkali-kali kami menyampaikan bahwa RUU Pertembakauan berpihak kepada bandar produk mematikan dan mengancam keselamatan bangsa. Namun, DPR seperti menutup mata dan telinga," kata Ketua Umum Komnas PT dr Prijo Sidipratomo melalui siaran persnya di Jakarta, Rabu (16/3/2016), seperti dikutip Antara.

Agar iklan layanan masyarakat itu dibaca oleh anggota DPR, Komnas PT menempatkan salah satunya di depan Kompleks Parlemen di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Iklan tersebut mulai terpasang sejak Selasa (15/3/2016).

Iklan tersebut menggambarkan sepasang kaki jenazah dengan tulisan besar di atasnya "SELAMAT! ANDA MELINDUNGI BANDAR PRODUK MEMATIKAN BERKEDOK CITARASA DAN WARISAN BUDAYA".

(Baca: Remaja Jadi Target Pasar Industri Rokok di Indonesia)

Pada kaki jenazah tersebut juga terikat label bertuliskan, "RUU PERTEMBAKAUAN IZIN RESMI MEMBUNUH INDONESIA".

Di bagian bawah iklan itu tertulis "#TolakRUUPertembakauan".

"Kata 'Selamat' merupakan sindiran yang ditujukan kepada anggota DPR yang tampak begitu bangga telah bersikap kompak dengan industri dan memilih tidak mendengar penolakan yang muncul dari rakyat yang diwakilinya," tutur Prijo.

(Baca: Kuatnya Lobi Industri Rokok Hambat Upaya Pengendalian Tembakau)

Melalui iklan layanan masyarakat itu, Komnas PT juga mengajak masyarakat untuk bergerak bersama dalam gerakan #TolakRUUPertembakauan dan menyampaikan pesan tersebut kepada para wakil rakyat.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber ANTARA
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

Nasional
BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Nasional
Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedicine

Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedicine

Nasional
Kisah Warga Setuju dan Tolak Wacana Dihapusnya Sistem Rujukan BPJS Kesehatan

Kisah Warga Setuju dan Tolak Wacana Dihapusnya Sistem Rujukan BPJS Kesehatan

Nasional
KSP Terima Laporan, Warga Jakarta Mulai Kesulitan Cari RS Seiring Kasus Covid-19 Melonjak

KSP Terima Laporan, Warga Jakarta Mulai Kesulitan Cari RS Seiring Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

Nasional
7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat, Ini Daftarnya

7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat, Ini Daftarnya

Nasional
Saat Wakil Rakyat Ramai-ramai Kutuk Aksi Bupati Langkat Soal Kerangkeng hingga Perbudakan

Saat Wakil Rakyat Ramai-ramai Kutuk Aksi Bupati Langkat Soal Kerangkeng hingga Perbudakan

Nasional
KPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp 114 Triliun Selama 2021

KPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp 114 Triliun Selama 2021

Nasional
Kronologi Dugaan Suap Rekayasa Pajak yang Dilakukan 2 Mantan Pejabat Ditjen Pajak

Kronologi Dugaan Suap Rekayasa Pajak yang Dilakukan 2 Mantan Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Kejagung Pastikan Pengusutan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Berproses, Beberapa Saksi TNI Diperiksa

Kejagung Pastikan Pengusutan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Berproses, Beberapa Saksi TNI Diperiksa

Nasional
Kejagung Periksa 4 Saksi Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

Kejagung Periksa 4 Saksi Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

Nasional
Gugatan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado terhadap KPK Dikabulkan

Gugatan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado terhadap KPK Dikabulkan

Nasional
Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.