Komnas Pengendalian Tembakau Luncurkan Iklan Sindir Anggota DPR

Kompas.com - 16/03/2016, 10:29 WIB
Salah satu iklan kampanye  Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. komnaspt.or.idSalah satu iklan kampanye Komisi Nasional Pengendalian Tembakau.
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) meluncurkan iklan layanan masyarakat tentang penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pertembakauan untuk menyindir anggota DPR.

"Sudah berkali-kali kami menyampaikan bahwa RUU Pertembakauan berpihak kepada bandar produk mematikan dan mengancam keselamatan bangsa. Namun, DPR seperti menutup mata dan telinga," kata Ketua Umum Komnas PT dr Prijo Sidipratomo melalui siaran persnya di Jakarta, Rabu (16/3/2016), seperti dikutip Antara.

Agar iklan layanan masyarakat itu dibaca oleh anggota DPR, Komnas PT menempatkan salah satunya di depan Kompleks Parlemen di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Iklan tersebut mulai terpasang sejak Selasa (15/3/2016).

Iklan tersebut menggambarkan sepasang kaki jenazah dengan tulisan besar di atasnya "SELAMAT! ANDA MELINDUNGI BANDAR PRODUK MEMATIKAN BERKEDOK CITARASA DAN WARISAN BUDAYA".

(Baca: Remaja Jadi Target Pasar Industri Rokok di Indonesia)

Pada kaki jenazah tersebut juga terikat label bertuliskan, "RUU PERTEMBAKAUAN IZIN RESMI MEMBUNUH INDONESIA".

Di bagian bawah iklan itu tertulis "#TolakRUUPertembakauan".

"Kata 'Selamat' merupakan sindiran yang ditujukan kepada anggota DPR yang tampak begitu bangga telah bersikap kompak dengan industri dan memilih tidak mendengar penolakan yang muncul dari rakyat yang diwakilinya," tutur Prijo.

(Baca: Kuatnya Lobi Industri Rokok Hambat Upaya Pengendalian Tembakau)

Melalui iklan layanan masyarakat itu, Komnas PT juga mengajak masyarakat untuk bergerak bersama dalam gerakan #TolakRUUPertembakauan dan menyampaikan pesan tersebut kepada para wakil rakyat.

Menurut Prijo, RUU Pertembakauan dengan pasal-pasal yang mendukung peningkatan produksi, promosi, dan pengembangan produk tembakau merupakan ancaman terhadap keselamatan bangsa.

(Baca: Kerugian akibat Rokok 3,7 Kali Lebih Besar Dibanding Cukai yang Diperoleh Negara)

RUU Pertembakauan merupakan kemunduran bagi Indonesia. Di saat negara-negara lain memiliki undang-undang yang melindungi rakyatnya dari ancaman nikotin dan asap rokok, kata dia, Indonesia justru melahirkan undang-undang yang melindungi industrinya.

"Indonesia sedang menanti bonus demografi melalui generasi emas pada 2045. Namun, bila produksi dan konsumsi rokok terus meningkat, bahkan didukung dengan hukum yang harus dijalankan, kita semua harus mengucapkan selamat tinggal pada bonus demografi," kata Dewan Penasihat Komnas PT Prof Emil Salim.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber ANTARA
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X