KPK: 3.500 Izin Pertambangan Bermasalah Belum Dicabut

Hal tersebut dikarenakan sektor itu rawan dikorupsi terutama dalam hal perizinan. Ia menyebutkan, sejauh ini KPK telah menemukan 5.000 izin pertambangan bermasalah.

Dari hasil komunikasi yang dilakukan antara KPK dengan kepala daerah, baru 1.500 izin pertambangan bermasalah yang sudah ditindaklanjuti.

"KPK sudah mendorong supaya yang tidak clean and clear, izin tambangnya dicabut atau di-freeze. Yang baru dikerjakan 1.500 izin," kata Laode saat menjadi pembicara dalam seminar nasional Anti-Corruption and Democracy Outlook 2016 di Jakarta, Selasa (15/3/2016).

KPK pun mendorong agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral segera mencabut izin pertambangan yang masih bermasalah.

"Kami beri waktu sampai Mei untuk yang 3.000 lebih itu dicabut," kata dia.

Ia menambahkan, banyak perusahaan tambang yang justru tidak memberikan manfaat besar terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan. Mereka justru hanya menikmati hal negatif atas keberadaan mereka.

"Terhadap lingkungannya tidak perhatian, bahkan mereka pakai merkuri, jadi hanya merusak. Orang di sekitar itu hanya terima sakitnya saja, keuntungan ekonominya tidak. Keuntungan itu hanya dinikmati segelintir oranh saja, seperti bupati," kata dia.