Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Minta Program pada Eranya Tak Dihapus Jokowi

Kompas.com - 14/03/2016, 21:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar pemerintah tidak menghapus program-program yang sudah dirancang dan diterapkannya selama sepuluh tahun belakangan.

Menurut dia, masyarakat kecil terbukti menyukai berbagai program pro-rakyat yang dicanangkan pemerintahannya, seperti PNPM, KUR, BOS, Beasiswa Miskin, Jamkesmas, BPJS, dan bantuan lanjut usia.

"Bolehlah namanya diganti-ganti, saya tidak ada masalah, tetapi jangan dibuang ataupun hilang dari masyarakat," kata SBY dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com dari DPP Demokrat, Senin (14/3/2016).

"Pemerintah kembangkan atau ditambahkan lagi dengan program-program baru asal jelas. Tidak bertabrakan satu sama lain," ujarnya. 

SBY mengatakan hal tersebut setelah memasuki hari ketujuh safari "Tour de Java".

Ketua Umum Partai Demokrat ini mengaku di sela-sela perjalanannya selalu mendengar masukan yang diberikan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang memuji program pada era SBY itu.

"Banyak sekali saya dengar dari Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, Purwokerto, masyarakat senang dengan program itu," kata dia.

Menurut SBY, pemerintah harus peduli pada kebijakan dan program pro-rakyat, khususnya untuk kesejahteraan petani.

SBY pun meminta agar harga jual di tingkat petani jangan sampai terlalu rendah agar tidak merugikan para petani itu sendiri.

"Tidak boleh petani menjual gabah kering giling harganya jatuh, pemerintah dari presiden, menteri sampai tingkat bawah harus mempunyai kebijakan dan program yang pro-rakyat," ujar SBY.

Selain masalah pertanian, hal lain yang disoroti SBY adalah pendidikan. Menurut dia, pendidikan sangat penting karena mendapatkan anggaran sebesar 20 persen dari APBN.

"Anggaran besar mutu pendidikan harus baik, infrastruktur harus baik, mutu dan kesejahteraan guru harus baik," ujarnya.

SBY merasa perlu ikut memberikan saran dan masukan ini kepada Presiden Jokowi. Sebab, SBY ingin melihat pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla berjalan dengan baik hingga akhir periode pada 2019 mendatang.

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, perlu kritik dan masukan dari berbagai pihak.

"Seperti saya waktu memimpin selama 10 tahun, saya dikritik, diberikan rekomendasi, saya dengar untuk kebaikan negeri ini," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com