SBY Minta Program pada Eranya Tak Dihapus Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar pemerintah tidak menghapus program-program yang sudah dirancang dan diterapkannya selama sepuluh tahun belakangan.

Menurut dia, masyarakat kecil terbukti menyukai berbagai program pro-rakyat yang dicanangkan pemerintahannya, seperti PNPM, KUR, BOS, Beasiswa Miskin, Jamkesmas, BPJS, dan bantuan lanjut usia.

"Bolehlah namanya diganti-ganti, saya tidak ada masalah, tetapi jangan dibuang ataupun hilang dari masyarakat," kata SBY dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com dari DPP Demokrat, Senin (14/3/2016).

"Pemerintah kembangkan atau ditambahkan lagi dengan program-program baru asal jelas. Tidak bertabrakan satu sama lain," ujarnya. 

SBY mengatakan hal tersebut setelah memasuki hari ketujuh safari "Tour de Java".

Ketua Umum Partai Demokrat ini mengaku di sela-sela perjalanannya selalu mendengar masukan yang diberikan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang memuji program pada era SBY itu.

"Banyak sekali saya dengar dari Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, Purwokerto, masyarakat senang dengan program itu," kata dia.

Menurut SBY, pemerintah harus peduli pada kebijakan dan program pro-rakyat, khususnya untuk kesejahteraan petani.

SBY pun meminta agar harga jual di tingkat petani jangan sampai terlalu rendah agar tidak merugikan para petani itu sendiri.

"Tidak boleh petani menjual gabah kering giling harganya jatuh, pemerintah dari presiden, menteri sampai tingkat bawah harus mempunyai kebijakan dan program yang pro-rakyat," ujar SBY.

Selain masalah pertanian, hal lain yang disoroti SBY adalah pendidikan. Menurut dia, pendidikan sangat penting karena mendapatkan anggaran sebesar 20 persen dari APBN.

"Anggaran besar mutu pendidikan harus baik, infrastruktur harus baik, mutu dan kesejahteraan guru harus baik," ujarnya.

SBY merasa perlu ikut memberikan saran dan masukan ini kepada Presiden Jokowi. Sebab, SBY ingin melihat pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla berjalan dengan baik hingga akhir periode pada 2019 mendatang.

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, perlu kritik dan masukan dari berbagai pihak.

"Seperti saya waktu memimpin selama 10 tahun, saya dikritik, diberikan rekomendasi, saya dengar untuk kebaikan negeri ini," ucapnya.