Kompas.com - 14/03/2016, 21:55 WIB
Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kamis (27/8/2015) Indra Akuntono/kompas.comSusilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kamis (27/8/2015)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar pemerintah tidak menghapus program-program yang sudah dirancang dan diterapkannya selama sepuluh tahun belakangan.

Menurut dia, masyarakat kecil terbukti menyukai berbagai program pro-rakyat yang dicanangkan pemerintahannya, seperti PNPM, KUR, BOS, Beasiswa Miskin, Jamkesmas, BPJS, dan bantuan lanjut usia.

"Bolehlah namanya diganti-ganti, saya tidak ada masalah, tetapi jangan dibuang ataupun hilang dari masyarakat," kata SBY dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com dari DPP Demokrat, Senin (14/3/2016).

"Pemerintah kembangkan atau ditambahkan lagi dengan program-program baru asal jelas. Tidak bertabrakan satu sama lain," ujarnya. 

SBY mengatakan hal tersebut setelah memasuki hari ketujuh safari "Tour de Java".

Ketua Umum Partai Demokrat ini mengaku di sela-sela perjalanannya selalu mendengar masukan yang diberikan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang memuji program pada era SBY itu.

"Banyak sekali saya dengar dari Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, Purwokerto, masyarakat senang dengan program itu," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut SBY, pemerintah harus peduli pada kebijakan dan program pro-rakyat, khususnya untuk kesejahteraan petani.

SBY pun meminta agar harga jual di tingkat petani jangan sampai terlalu rendah agar tidak merugikan para petani itu sendiri.

"Tidak boleh petani menjual gabah kering giling harganya jatuh, pemerintah dari presiden, menteri sampai tingkat bawah harus mempunyai kebijakan dan program yang pro-rakyat," ujar SBY.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.