Kompas.com - 14/03/2016, 21:55 WIB
Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kamis (27/8/2015) Indra Akuntono/kompas.comSusilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Kamis (27/8/2015)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar pemerintah tidak menghapus program-program yang sudah dirancang dan diterapkannya selama sepuluh tahun belakangan.

Menurut dia, masyarakat kecil terbukti menyukai berbagai program pro-rakyat yang dicanangkan pemerintahannya, seperti PNPM, KUR, BOS, Beasiswa Miskin, Jamkesmas, BPJS, dan bantuan lanjut usia.

"Bolehlah namanya diganti-ganti, saya tidak ada masalah, tetapi jangan dibuang ataupun hilang dari masyarakat," kata SBY dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com dari DPP Demokrat, Senin (14/3/2016).

"Pemerintah kembangkan atau ditambahkan lagi dengan program-program baru asal jelas. Tidak bertabrakan satu sama lain," ujarnya. 

SBY mengatakan hal tersebut setelah memasuki hari ketujuh safari "Tour de Java".

Ketua Umum Partai Demokrat ini mengaku di sela-sela perjalanannya selalu mendengar masukan yang diberikan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang memuji program pada era SBY itu.

"Banyak sekali saya dengar dari Bandung, Tasikmalaya, Ciamis, Purwokerto, masyarakat senang dengan program itu," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut SBY, pemerintah harus peduli pada kebijakan dan program pro-rakyat, khususnya untuk kesejahteraan petani.

SBY pun meminta agar harga jual di tingkat petani jangan sampai terlalu rendah agar tidak merugikan para petani itu sendiri.

"Tidak boleh petani menjual gabah kering giling harganya jatuh, pemerintah dari presiden, menteri sampai tingkat bawah harus mempunyai kebijakan dan program yang pro-rakyat," ujar SBY.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X