Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rentan Manipulasi, Komnas HAM Minta Pemberlakuan Sistem Noken di Papua Diperjelas

Kompas.com - 14/03/2016, 16:20 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemantauan Pilkada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Dianto Bachriadi, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat peraturan yang jelas terhadap pemberlakuan sistem noken di Papua dan Kepulauan Aru.

Berdasarkan hasil pantauan Komnas HAM atas penyelenggaraan Pilkada 2015, telah ditemukan ada manipulasi saat pengumpulan suara melalui sistem keterwakilan suara, ketimbang memperhatikan kearifan lokal masyarakat Papua.

"Harus ada pengaturan yang jelas terhadap pemberlakuan sistem noken ini," ujar Dianto dalam sebuah diskusi 'Tinjauan Kritis Pelaksanaan Pilkada dan Revisi UU Dalam Perspektif HAM' di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (14/3/2016).

Menurut Dianto, pelaksanaan pilkada dapat disimpulkan telah menghormati Hak Asasi Manusia apabila memenuhi prinsip bebas, berkeadilan, berkala, dan tidak manipulatif.

(Baca: KPU Papua akan Hapus Sistem Noken dalam Pilkada 2017)

Apabila sistem noken tidak diatur dengan jelas, maka penyelenggaraan Pilkada 2015 belum dijalankan sesuai dengan prinsip berkeadilan karena pemberian suara yang masih diwakilkan dan tidak memenuhi prinsip satu pemilih satu suara.

Ia pun mengatakan, Komnas HAM menemukan fakta di beberapa desa di Papua yang warganya diarahkan oleh kepala suku untuk memilIh pasangan calon kepada daerah tertentu.

"Komnas HAM ingin terus berpartisipasi agar Pilkada yang diselenggarakan memiliki perspektif HAM. Indikator, pilkada yang fair, bebas, periodik dan tidak manipulatif. Pernghormatan ham bagian yang sangat konstitusional," kata Dianto.

(Baca: MK: Sistem Noken Tak Boleh Dilakukan di Daerah yang Sudah Tak Memakainya)

Lebih lanjut, Dianto menjelaskan, hasil temuan Komnas HAM ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk memperkuat hasil inventarisasi dan analisis Komnas HAM dalam pengajuan revisi UU Nomor 8 tahun 2015 agar memenuhi perspektif hak asasi manusia.

Pada pelaksanaan Pilkada 2015, Komnas HAM telah melakukan pantauan di 17 wilayah, yaitu Sumatera Utara, Banten, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur.

Selain itu, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Eks Pejabat Basarnas Terkait Kasus Pengadaan Truk

KPK Periksa Eks Pejabat Basarnas Terkait Kasus Pengadaan Truk

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub-Cawagub pada Pilkada Jakarta

PKS Usung Anies-Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub-Cawagub pada Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Buntut Tekstil Impor Banjiri Dalam Negeri

Jokowi Kumpulkan Menteri Buntut Tekstil Impor Banjiri Dalam Negeri

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cerita Anies Ingin Bertemu Beliau

Gerindra: Prabowo Tidak Cerita Anies Ingin Bertemu Beliau

Nasional
Luhut Sebut Baru 19 Persen Potensi Laut Indonesia yang Terpetakan

Luhut Sebut Baru 19 Persen Potensi Laut Indonesia yang Terpetakan

Nasional
PDI-P Buka Peluang Keluarkan Rekomendasi untuk Pilkada Jakarta Bulan Juli

PDI-P Buka Peluang Keluarkan Rekomendasi untuk Pilkada Jakarta Bulan Juli

Nasional
Jelang Puluhan Pileg Ulang, Bawaslu Minta Waspadai Politik Uang

Jelang Puluhan Pileg Ulang, Bawaslu Minta Waspadai Politik Uang

Nasional
PKS Bantah Usung Sohibul Iman di Jakarta untuk Jegal Anies

PKS Bantah Usung Sohibul Iman di Jakarta untuk Jegal Anies

Nasional
KSAL Sebut RI Akan Bangun 2 Kapal Survei di Galangan Dalam Negeri

KSAL Sebut RI Akan Bangun 2 Kapal Survei di Galangan Dalam Negeri

Nasional
Menkominfo Sebut Pemain Judi Online Tak Akan Langsung Dipidana

Menkominfo Sebut Pemain Judi Online Tak Akan Langsung Dipidana

Nasional
Serangan 'Ransomware' PDNS, Keseriusan Pengamanan Data Digital Disorot

Serangan "Ransomware" PDNS, Keseriusan Pengamanan Data Digital Disorot

Nasional
Jabar dan Jakarta Provinsi Terbanyak Pemain Judi 'Online', Disusul Jateng dan Jatim

Jabar dan Jakarta Provinsi Terbanyak Pemain Judi "Online", Disusul Jateng dan Jatim

Nasional
PDI-P Anggap Sohibul Iman Bukan Pilihan Terakhir untuk Cagub Jakarta, Cuma 'Bargaining' PKS

PDI-P Anggap Sohibul Iman Bukan Pilihan Terakhir untuk Cagub Jakarta, Cuma "Bargaining" PKS

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas 'Ransomware', Data Cadangan Diduga Rusak

Pusat Data Nasional Diretas "Ransomware", Data Cadangan Diduga Rusak

Nasional
Kasus APD Covid-19, KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Termasuk Dokter

Kasus APD Covid-19, KPK Cegah 3 Orang Ke Luar Negeri Termasuk Dokter

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com