Ini Temuan Komnas Terkait Pilkada Serentak 2015

Pada pelaksanaan Pilkada 2015, Komnas HAM telah melakukan pantauan di 17 wilayah, yaitu Sumatera Utara, Banten, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Secara umum, Komnas HAM menilai, Pilkada 2015 terselenggara dengan baik.

Akan tetapi, pada praktiknya ada beberapa pelanggaran yang terjadi dalam perspektif HAM.

Ketua Tim Pemantauan Pilkada Komnas HAM Dianto Bachriadi mengatakan, pada Pilkada 2015 masih ditemukan adanya praktik manipulasi data pemilih.

Meskipun, peraturan Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) sangat ketat.

Manipulasi data pemilih tersebut umumnya digunakan sebagai alat untuk memobilisasi suara untuk memenangkan pemilihan.

"Kami masih menemukan ada upaya mobilisasi suara untuk memenangkan pemilihan," ujar Dianto, dalam diskusi 'Tinjauan Kritis Pelaksanaan Pilkada dan Revisi UU Dalam Perspektif HAM' di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (14/3/2016).

Kelompok rentan terabaikan

Temuan lainnya, pendataan pemilih belum sepenuhnya akurat, khususnya bagi kelompok rentan dan kelompok orang dengan kebutuhan khusus.

Ketidakakuratan ini menyebabkan hak asasi kelompok tersebut menjadi terabaikan.

Berbeda dengan penyelenggaraan Pilpres 2014, Pilkada 2015 seakan ingin dipercepat sehingga ada kelompok-kelompok masyarakat yang tercecer dan akhirnya tidak bisa ikut berpartisipasi dalam Pilkada.

"Hal yang sama juga terjadi pada pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit dan sedang berada dalam rumah tahanan," kata Dianto.

Dianto mengatakan, saat Pilpres 2014, akses terhadap pemilih rentan sangat diperhatikan.

TPS dibuat sedemikian rupa agar mudah diakses oleh pemilih dengan disabilitas.

Di rumah sakit dan rumah tahanan pun dibuat TPS agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya.

"Pada pilkada 2015, perhatian terhadap pemilih kelompok rentan mengalami penurunan. Tidak seperti pada Pilpres 2014," kata dia.

Beberapa temuan pelanggaran lain yang ditemukan antara lain intimidasi terhadap pemilih, tidak ada sosialisasi untuk calon perseorangan, diskriminasi dan ujaran kebencian dan praktik politik uang.

Dianto mengatakan, hasil temuan ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan untuk memperkuat hasil inventarisasi dan analisis Komnas HAM dalam pengajuan revisi UU No 8 tahun 2015 agar memenuhi perspektif hak asasi manusia.