Nasionalisme dan Aktor Baru di Era MEA

Kompas.com - 14/03/2016, 14:14 WIB
Gladi kotor pengibaran bendera Merah Putih raksasa di Stadion Benteng Tangerang, Minggu (13/12/2015). FAJAR MUHAMMAD JUFRI/JUARA.netGladi kotor pengibaran bendera Merah Putih raksasa di Stadion Benteng Tangerang, Minggu (13/12/2015).
EditorWisnu Nugroho

Saya tersentak pada dua berita di dua media cetak nasional yang berbeda sekitar pekan lalu. Media pertama mengangkat sebuah artikel murung tentang rendahnya kualitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang banyak membuat patah hati masyarakat kecil dan peserta JKN.

Sementara media kedua, lebih mengkhawatirkan lagi, melaporkan tentang data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa awal 2016 ini telah terjadi lonjakan drastis (74 persen) kedatangan pekerja asing paruh waktu ke Indonesia sejak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan Januari lalu.

Khawatir karena jika tak antisipatif maka anak-anak kita berisiko menjadi penonton di negeri sendiri.

Memimpin bangsa dengan fragmentasi dan kompleksitas problem sosial seperti Indonesia tentunya amat tak mudah. Apalagi secara geopolitik Indonesia sangat strategis di mata berbagai kekuatan politik ekonomi global.

Tekanan dan tarik-menarik datang dari dalam maupun dari luar. Dari dalam tantangannya adalah bagaimana politik dapat diwujudkan seluas-luasnya meningkatkan marwah kehormatan seluruh rakyat tanpa terkecuali, kesejahteraan sosial, pelayanan dan partisipasi publik, serta mewujudkan sistem hukum yang adil dan berwibawa, pemerintahan tanpa korupsi, membangun kohesi nasional dan kemajuan bangsa sekaligus memupus kesenjangan dan keterbelakangan.

Dari luar, betapa betapa politik yang cerdik, strategis, solid dan bervisi amat dibutuhkan untuk membuat negara-bangsa ini berdaulat dan dihormati dalam pergaulan bangsa-bangsa.

Bagi negara kesatuan dengan sistem presidensial seperti Indonesia, pemimpin memang direpresentasikan oleh satu kepala negara-kepala pemerintahan. Namun sejatinya, sejak awal, Indonesia yang majemuk ini dikelola oleh komitmen bersama melalui kolektivitas kepemimpinan, oleh sejumlah aktor politik serta elite kelas menengah yang memiliki cita-cita dan semangat republikanisme yang sama.

Pertanyaannya adalah bagaimana kita saat ini secara kolektif mampu menghadapi tantangan rejim globalisasi, antara lain bernama MEA?

Saya setuju dengan Presiden Jokowi bahwa kita harus optimis karena MEA adalah peluang. Namun untuk menjadi peluang pemerintah harus serius mempersiapkan dan menggerakkan negara dan bangsa ini untuk menjadi pemenang.

Ia akan menjadi peluang hanya jika sumber daya manusia kita khususnya kaum muda bisa dipersiapkan sebaik-baiknya. Dalam hal ini secara mendasar negara harus menyediakan regulasi yang baik, jelas dan berpihak kepada kepentingan anak bangsa.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X