KPK Sebut Banyak Pejabat Anggap Remeh LHKPN karena Tak Ada Sanksi

"Saya berpikir banyak macam-macam (alasannya). Karena mungkin dia lalai, bisa jadi lengah, anggap remeh karena memang tidak dihukum," ujar Saut di Jakarta, Sabtu (12/3/2016).

Dari 560 anggota DPR RI, hanya 62,7 persen yang sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaannya ke KPK.

Saut mengatakan, meski sebagian besar anggota sudah melaporkan, namun jangan dianggap remeh. Terlebih lagi jika yang belum melaporkan hartanya memiliki posisi penting di legislatif.

"30 persen pun kalau posisinya cukup penting, nanti kan anak buahnya lama-lama jadi ngikut (tidak lapor)," kata Saut.

Padahal, kata Saut, sejak awal KPK telah berkali-kali memperingati penyelenggara negara, termasuk DPR, untuk melakukan kewajibannya menyerahkan LHKPN. Idealnya, LHKPN diserahkan setelah tiga bulan orang itu menjabat.

"Tapi sekali lagi kita hanya bisa sanksi administrasi, belum sampai sanksi pidana," kata Saut.

Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin kembali dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan lantaran belum menyerahkan LHKPN. Sebab, selama lima periode menjabat sebagai anggota dewan, Ade baru sekali melaporkan harta kekayaannya.

Saat dikonfirmasi, Ade Komarudin mengakui belum sempat menyerahkan LHKPN ke KPK karena kesibukannya.