Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Amir Sodikin
Managing Editor Kompas.com

Wartawan, menyukai isu-isu tradisionalisme sekaligus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bergabung dengan harian Kompas sejak 2002, kemudian ditugaskan di Kompas.com sejak 2016. Menyelesaikan S1 sebagai sarjana sains dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada (UGM), dan S2 master ilmu komunikasi dari Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. 

Fenomena "Teman Ahok", Saat Generasi Y Menolak Oligarki Parpol

Kompas.com - 12/03/2016, 10:20 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

  • Fenomena "Teman Ahok" menggetarkan jagat politik. Mereka seolah hadir menjawab persoalan.
  • Gerakan anak-anak muda baru berada di permukaan, belum menyentuh akar persoalan, masih berupa penolakan, bukan perlawanan.
  • Regenerasi parpol macet. Parpol dikuasai kaum oligark. Wajar jika generasi muda marah.
  • Momentum partisipasi netizen dalam isu politik harus dimanfaatkan. Ini adalah berkah dari internet.
  • Tahun ini adalah tahun konsolidasi bagi Generasi Y, bersiaplah.

KOMPAS.com — Pekan-pekan terakhir ini, energi publik seolah tersedot oleh aksi anak-anak muda yang berhimpun diri dalam "koalisi" bernama "Teman Ahok".  Dunia politik kita pun dibuat geger dengan memperdebatkan satu nama, Ahok.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ini akhirnya memutuskan akan maju sebagai kandidat gubernur DKI Jakarta sebagai calon perseorangan, berpasangan dengan Heru Budi Hartono. Salah satu alasan maju adalah karena desakan dan pinangan Teman Ahok agar Ahok melepaskan diri dari kungkungan partai politik.

Sebanyak 10.000 lembar formulir baru ludes sejak Ahok-Heru menyatakan akan maju lewat jalur perseorangan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 pada Senin (7/3/2016) lalu.

Baca: Teman Ahok Kebanjiran KTP sejak Ahok Umumkan Maju lewat Jalur Independen

Para relawan yang mengusung Ahok-Heru dari Teman Ahok ini didominasi anak-anak muda. Kebanyakan mereka berasal dari generasi yang melek dunia digital dan internet, atau biasa disebut Gen Y, Generasi Y, yang lahir pada 1981-1999 yang kini usianya berkisar 17-35 tahun, walaupun banyak pula generasi tua yang akhirnya bergabung.

Wajah gerakan anak muda ini dengan mudah terbaca melalui laman web mereka di www.temanahok.com. Mereka juga memasang jalur komunikasi dengan publik dengan semua teknologi jejaring sosial yang tersedia saat ini.

Gaung gerakan anak-anak muda ini menggetarkan jagat perpolitikan baru. Mereka dianggap mendobrak kekuatan politik besar yang selama ini dikuasai elite parpol.

Hingga Sabtu (12/3/2016), melalui laman web www.temanahok.com, sudah berhasil dihimpun 784.977 data KTP untuk Ahok. Angka itu kini masih dalam verifikasi ulang terkait persetujuan digandengnya Heru sebagai pasangan Ahok.

Para relawan bekerja heroik dan memberi harapan baru bagi mereka yang sudah muak dengan parpol.

Baca: Suka Duka Teman Ahok, dari Facebook Diretas hingga Dikerjai Anggota Partai

Namun, ada sesuatu yang perlu diluruskan terhadap gerakan sejenis pada masa mendatang jika ingin menjadi gerakan yang sifatnya sistematis. Pemahaman soal sistem politik Indonesia adalah salah satu hal yang harus segera dijernihkan sebelum gerakan ini direplikasi oleh daerah lain.

Memahami sistem politik

Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Donny Ardyanto, yang juga Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, mengatakan, oligarki didefinisikan sebagai politik pertahanan kekayaan dari kaum oligark.

Siapa itu oligark? Mereka adalah individu yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi.

Tujuan oligarki adalah mempertahankan kekuasaan ekonomi dan bahkan menambahnya. Oligark ini sedemikian canggih untuk mempertahankan kepentingan bisnisnya dengan terlibat dalam pembuatan UU dan kebijakan lain.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com