Kompas.com - 12/03/2016, 10:15 WIB
Pengucapan ikrar Ade Komarudin di Alun-alun Utara Keraton Kesultanan Yogyakarta, Jumat (11/3/2016) malam. KOMPAS.com/Dani PrabowoPengucapan ikrar Ade Komarudin di Alun-alun Utara Keraton Kesultanan Yogyakarta, Jumat (11/3/2016) malam.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Surat perjanjian Ade Komarudin untuk tidak maju sebagai ketua umum Partai Golkar beredar di kalangan wartawan.

Dalam surat tersebut, ada tiga poin yang disepakati Ade bersama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Poin pertama, Ade mengaku tidak akan ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung memprakarsai pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar sampai dengan selesainya masa bakti kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali 2014-2019.

Kedua, Ade juga mengaku tidak akan mencalonkan diri sebagai calon ketua umum DPP Golkar sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali, yaitu pada 2019.

Di poin ketiga, Ade mengaku akan melaksanakan tugas yang diamanatkan Partai Golkar, yakni Ketua DPR RI, dan akan berkonsentrasi penuh dalam melaksanakan tugas tersebut.

Surat itu ditandatangani Ade dan Aburizal di atas meterai Rp 6.000 pada 17 Desember 2015. Pada hari itu, rapat terbatas DPP Golkar di Bakrie Tower sepakat menunjuk Ade sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Ade dilantik menjadi Ketua DPR pada 11 Januari 2016.

Tim sukses Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, saat dikonfirmasi tak membantah atau membenarkan adanya surat itu. Hanya saja, Bambang mempertanyakan kenapa surat tersebut bisa beredar.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, surat itu beredar kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah tingkat I dan II Partai Golkar sejak Jumat (13/3/2016). Pada hari yang sama, Ade mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum Partai Golkar di Yogyakarta.

"Itu membuat para kader di daerah heran, kok hari gini masih ada yang main-main seperti itu," kata Bambang.

Kalaupun surat itu benar, Bambang menilai bahwa Ade tidak melanggar komitmen saat memutuskan maju sebagai calon ketua umum Golkar.

Menurut Bambang, dengan keputusan menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa, artinya kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Bali sudah berakhir. Ade juga bukan orang yang ikut menginisisiasi munas.

"Bagi saya surat itu, kalaupun ada, berarti dicuri dari laci Pak Aburizal dengan motif tertentu untuk menjatuhkan Ade Komarudin. Saya yakin Pak Aburizal pasti tidak tahu surat itu bisa beredar ke mana-mana," ucap Bambang.

Ade Komarudin sebelumnya sempat mengakui dia membuat perjanjian dengan Aburizal menjelang penunjukannya sebagai Ketua DPR RI.

Namun, ia mengaku hanya berjanji untuk tidak menginisiasi munas, bukan untuk tidak maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ucapan dan Doa Ultah Jokowi ke-60, dari Ganjar hingga Ridwan Kamil

Ucapan dan Doa Ultah Jokowi ke-60, dari Ganjar hingga Ridwan Kamil

Nasional
Kasus Covid-19 Merebak di Kompleks Parlemen, Komisi III Batalkan Kegiatan Dua Pekan ke Depan

Kasus Covid-19 Merebak di Kompleks Parlemen, Komisi III Batalkan Kegiatan Dua Pekan ke Depan

Nasional
Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Nasional
Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Nasional
Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Nasional
Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Nasional
DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Nasional
Jokowi Ulang Tahun Ke-60 Hari Ini, Istana: Tak Ada Perayaan

Jokowi Ulang Tahun Ke-60 Hari Ini, Istana: Tak Ada Perayaan

Nasional
LPSK Jamin Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Jurnalis di Sumut

LPSK Jamin Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Jurnalis di Sumut

Nasional
'Selamat Ulang Tahun Ke-60, Presiden Jokowi'

"Selamat Ulang Tahun Ke-60, Presiden Jokowi"

Nasional
Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X