Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wawancara Asvi Warman Adam, Soekarno Tidak Hanya Dilemahkan...

Kompas.com - 12/03/2016, 07:07 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tanggal 11 Maret 1966 memiliki makna penting bagi perjalanan sejarah Indonesia. Pada tanggal itu, 50 tahun yang lalu, terjadi sebuah peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto.

Peristiwa itu ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) oleh Presiden Soekarno yang diberikan ke Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto.

Setelah menerima Supersemar, Soeharto cepat bertindak. Sehari setelahnya, Soekarno membubarkan Partai Komunis Indonesia. Belasan menteri pun ditangkap beberapa hari kemudian. Perlahan, kekuasaan Soekarno surut.

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, menjelaskan bahwa Supersemar merupakan salah satu rangkaian dari peristiwa panjang untuk melemahkan kekuasaan Soekarno.

Asvi pun mengungkap sejumlah fakta unik, di antaranya kehadiran dua pengusaha yang berusaha membujuk Soekarno untuk menyerahkan kekuasaan, sebelum Supersemar dirilis.

Kepada wartawan Kompas.com, Kristian Erdianto, yang menemuinya akhir pekan lalu (6/3/2016), Asvi bercerita juga mengenai hal-hal menarik seputar proses peralihan kekuasaan itu, misalnya mengenai para tentara tak dikenal yang membonceng demonstrasi mahasiswa.

Berikut kutipan wawancaranya:

Bagaimana sebenarnya situasi politik di Indonesia hingga muncul Supersemar untuk menstabilkan keadaan?

Yang jelas, kejadiannya pada 11 maret 1966 itu ada demonstrasi mahasiswa, demo yang sangat besar dan didukung oleh tentara. Diakui juga bahwa dilaporkan ada pasukan yang tidak dikenal. Kemudian diakui oleh Kemal Idris bahwa itu pasukan dia, pasukan Kostrad yang dipimpin oleh Kemal Idris. Dia mengakui itu pasukan dia yang bergabung dengan mahasiswa.

Jadi, demonya bukan demo yang murni lagi. Mereka berdemo ke Istana, mengepung Istana. Menuntut Tritura, salah satunya pembubaran PKI. Sesuatu yang menakutkan bagi Bung Karno. Buktinya dia keluar dari Istana waktu itu dan dengan helikopter ke Bogor bersama Soebandrio dan Chaerul Saleh. Jika kondisinya masih normal, Bung Karno akan tetap di Istana Negara. Artinya, kondisi pada saat itu sudah sangat meruncing dan panas.

Demo juga didukung oleh tentara, ada agenda apa?

Tentara itu mendukung karena beranggapan bahwa PKI itu berada di balik G30S dan tentara mendukung upaya pembubaran PKI, walaupun kita melihat kemudian ini dalam rangka pengalihan kekuasaan atau perebutan kekuasaan. Itu terbukti dari tanggal 12 Maret itu kan pembubaran PKI.

Kemudian bukan hanya itu. Rangkaian hari-hari sesudah itu, pembubaran Tjakrabirawa, dipulangkan ke daerah masing-masing sekitar 3.000-4.000 orang yang menjaga dan loyal pada Soekarno itu disingkirkan.

Tugasnya kemudian diserahkan kepada Pomdam Jaya. Artinya itu mengurung Soekarno, bukan mengamankan. Mengawasi Soekarno. Itu beberapa hari setelah tanggal 12.

Pada bulan yang sama, Soeharto juga menangkap 15 orang menteri yang loyal kepada Soekarno. Jadi, ketika suatu saat Soekarno ingin membuat kabinet pemerintahan lagi, orangnya sudah ditangkap.

Alasan penangkapan?

Untuk mengamankan mereka karena demo mahasiswa juga menuntut Soebandrio. Kabinet harus bersih dari unsur-unsur PKI. Dalam surat penangkapannya, tertulis dalam rangka pengamanan dari kemarahan massa.

Sama seperti pembubaran diskusi-diskusi berhaluan politik kiri, alasannya kan selalu diamankan dari pihak-pihak yang tidak setuju. Sekitar 15 menteri, bahkan bisa lebih karena ada yang tertangkapnya belakangan, seperti Pak Achadi, Menteri Transmigrasi dan Koperasi.

Sebanyak 15 menteri itu memang terkait PKI?

Mereka itu pendukung Soekarno. PKI itu dibubarkan bukan karena ideologinya, melainkan karena partai yang mendukung Soekarno. Mereka jumlahnya sangat banyak. Klaim mereka anggotanya ada 3 juta orang, 3 juta pendukung Soekarno itu sudah bubar.

Pasukan yang mengawal juga sudah dipulangkan, 15 menteri yang mendukung Soekarno juga sudah ditangkap. Beberapa hari kemudian, pers juga dikuasai. Jadi, setiap pemberitaan RRI dan TVRI itu harus seizin dari dinas penerangan Angkatan Darat, mengenai berita politik.

Untuk koran yang lain, AD juga harus mengetahui berita apa yang akan ditulis. Setiap berita yang ditulis oleh media massa harus sepengetahuan Angkatan Darat. Mereka harus tahu media massa menulis apa sebelum diterbitkan. Semua kebijakan itu dikeluarkan dalam satu paket pada bulan Maret 1966.

Artinya, kita tidak bisa mengatakan ini sekadar kaitannya dengan pembubaran PKI, tetapi ada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Soeharto. Semua itu tidak ada di buku Sejarah. Bukan melemahkan lagi, melainkan menghabisi kekuasaan Soekarno.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com