Ketua MPR RI Hadiri Workshop Ketatanegaraan

Kompas.com - 11/03/2016, 15:20 WIB
- -
Penulis advertorial
|
Editoradvertorial


Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan bahwa MPR adalah Rumah Besar untuk rakyat. Menurut ia, siapapun boleh masuk ke dalam MPR, dan menyatakan pendapatnya.

Hal tersebut Zulkifli sampaikan di depan puluhan peserta Workshop Ketatanegaraan Badan Pengkajian MPR RI, di Hotel Grand Clarion, Makassar, Jumat, (11/03/2016).

Acara ini juga dihadiri oleh Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono, Anggota DPR RI Ruhut Sitompul, Anggota DPR RI Fraksi PAN Amran, serta puluhan peserta workshop dari kalangan dosen hukum, dan guru Pkn.

Workshop ini juga menyinggung tentang rencana MPR RI mengembalikan Gambaran Besar Haluan Negara (GBHN).

"Ada satu pendapat bahwa kita (sistem berkebangsaan) ini sudah menyimpang jauh, dan pendapat yang lainnya sistem berkebangsaan kita sudah bagus," ujar Zulkifli.

GBHN kembali menjadi bahasan yang penting juga karena Indonesia bersiap menghadapi beberapa tantangan di masa depan, dengan salah satunya ialah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Dalam menghadapi MEA ini, kita harus siap bersaing dalam bidang ekonomi, politik dan keamanan, serta sosial dan budaya," kata Zulkifli Hasan.

Untuk itu, MPR RI mengajak sekitar 50 perguruan tinggi seluruh Indonesia, untuk berdiskusi dan membahas, perlu atau tidak kah GBHN?

Diskusi tersebut juga akan berlanjut ke ormas-ormas, bupati, gubernur, kementerian, hingga public hearing atau tanya kepada rakyat.

Zulkifli juga menambahkan apabila nantinya GBHN disetujui untuk dilaksanakan, akan mulai aktif pada periode pemerintahan dan MPR RI selanjutnya.

"Untuk menghindari conflict of interest, maka GBHN apabila disetujui akan dilaksanakan pada periode berikutnya," tutup Zulkifli. (Adv)

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Distribusikan 20 Alat Deteksi Corona Berkapasitas Tinggi ke Sejumlah Provinsi

Pemerintah Akan Distribusikan 20 Alat Deteksi Corona Berkapasitas Tinggi ke Sejumlah Provinsi

Nasional
Polri Diminta Humanis Saat Terapkan PSBB di DKI Jakarta

Polri Diminta Humanis Saat Terapkan PSBB di DKI Jakarta

Nasional
Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

Cegah Warga Mudik, Pemerintah Bisa Naikkan Tarif Tol, Tiket hingga BBM

Nasional
Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

Bila Merasakan Gejala Covid-19, Masyarakat Diminta Cari Faskes yang Tepat

Nasional
Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

Ini 2 Alat Deteksi Corona yang Diklaim Bisa Mengetes 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Antisipasi Dampak Pandemi, Bansos PKH Diberikan Sebulan Sekali hingga Desember

Nasional
Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Ombudsman: Membiarkan Kelangkaan Masker dan APD adalah Maladministrasi

Nasional
Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Update 8 April, Pasien di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet 527 Orang

Nasional
Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Datangkan Alat Baru, Pemerintah Sebut Tes Corona Bisa Mencapai 10.000 Spesimen Per Hari

Nasional
7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

7 Jurus Sakti Pemerintah untuk Jaring Pengaman Sosial Atasi Dampak Covid-19

Nasional
Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Puan Minta Sosialisasi Prosedur Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 Digalakkan

Nasional
Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Pemidanaan Saat Wabah Covid-19 Dikritik, Kapolri Anggap Pro-Kontra Hal Biasa

Nasional
Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Nasional
Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Atasi Pandemi Corona, Alumni AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Nasional
RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X