Ketua MPR RI Hadiri Workshop Ketatanegaraan

Kompas.com - 11/03/2016, 15:20 WIB
- -
Penulis advertorial
|
Editoradvertorial


Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan bahwa MPR adalah Rumah Besar untuk rakyat. Menurut ia, siapapun boleh masuk ke dalam MPR, dan menyatakan pendapatnya.

Hal tersebut Zulkifli sampaikan di depan puluhan peserta Workshop Ketatanegaraan Badan Pengkajian MPR RI, di Hotel Grand Clarion, Makassar, Jumat, (11/03/2016).

Acara ini juga dihadiri oleh Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono, Anggota DPR RI Ruhut Sitompul, Anggota DPR RI Fraksi PAN Amran, serta puluhan peserta workshop dari kalangan dosen hukum, dan guru Pkn.

Workshop ini juga menyinggung tentang rencana MPR RI mengembalikan Gambaran Besar Haluan Negara (GBHN).

"Ada satu pendapat bahwa kita (sistem berkebangsaan) ini sudah menyimpang jauh, dan pendapat yang lainnya sistem berkebangsaan kita sudah bagus," ujar Zulkifli.

GBHN kembali menjadi bahasan yang penting juga karena Indonesia bersiap menghadapi beberapa tantangan di masa depan, dengan salah satunya ialah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Dalam menghadapi MEA ini, kita harus siap bersaing dalam bidang ekonomi, politik dan keamanan, serta sosial dan budaya," kata Zulkifli Hasan.

Untuk itu, MPR RI mengajak sekitar 50 perguruan tinggi seluruh Indonesia, untuk berdiskusi dan membahas, perlu atau tidak kah GBHN?

Diskusi tersebut juga akan berlanjut ke ormas-ormas, bupati, gubernur, kementerian, hingga public hearing atau tanya kepada rakyat.

Zulkifli juga menambahkan apabila nantinya GBHN disetujui untuk dilaksanakan, akan mulai aktif pada periode pemerintahan dan MPR RI selanjutnya.

"Untuk menghindari conflict of interest, maka GBHN apabila disetujui akan dilaksanakan pada periode berikutnya," tutup Zulkifli. (Adv)

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X