Kompas.com - 11/03/2016, 14:40 WIB
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan, partainya tidak memasang tarif tertentu dalam mengusung pasangan calon kepala daerah. Bahkan, ia mengaku partainya tak memiliki banyak uang.

"PPP mau Muktamar saja kita di Asrama Haji. Kenapa? Karena kita enggak punya duit. Kalau pakai mahar-mahar politik, pasti kita punya duit banyak," tutur Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/3/2016).

"Kemarin Mukernas di Ancol kenapa bisa di sana? Karena hotelnya punya Pak Jan Darmadi. Dia kan Nasdem, teman kita. Jadi minta diskon," imbuhnya.

Arsul mengaku tak menutup mata jika ada sejumlah oknum di partainya yang meminta mahar politik kepada pasangan calon sebagai syarat dukungan.

Namun, menurutnya, pihak partai selalu mengingatkan kadernya agar hal tersebut tak dilakukan karena dalam berpolitik harus memiliki pikiran jangka panjang.

Dalam mendukung pasangan calon, lanjut dia, partai berlambang ka'bah tentunya akan mendukung pasangan calon yang memiliki peluang menang. Sebab, jika calon yang didukung menang maka akan berdampak pada penguatan basis partai di daerah.

Anggota Komisi III DPR menegaskan, pada level Dewan Pimpinan Pusat tak ada syarat mahar politik. Namun, jika ada pasangan calon yang mau menyumbang tentu partainya tak kan menolak.

"Kita tidak memberikan tarif, tapi kalau ada orang nyumbang seperti itu biasa lah," kata dia.

Pengakuan Ahok

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak punya cukup uang untuk ikut Pilkada DKI 2017 melalui jalur partai politik. Sebab, menurut dia, ikut pilkada melalui jalur parpol membutuhkan banyak uang untuk menggerakkan mesin partai. 

Berdasarkan hitung-hitungannya, setiap pengurus partai tingkat anak ranting di kelurahan membutuhkan dana operasional minimal Rp 10 juta per bulan.

Jika dikalikan dengan 267 kelurahan, total dana yang bisa dihabiskan untuk membiayai pengurus partai di tingkat anak ranting di kelurahan tersebut bisa mencapai Rp 2,67 miliar. 

Menurut Ahok, hitung-hitungannya itu belum termasuk kebutuhan dana untuk pengurus partai ranting di kecamatan. Belum lagi jika partai yang mengusungnya tidak hanya satu.

"Kalau dua partai dukung kamu, semua minta digerakkan mesin partainya, bisa-bisa Rp 100 miliar enggak cukup lho nyalongubernur DKI," kata pria asal Belitung ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Korban DNA Pro Duga Ada Potensi Pembiaran dari Kemendag

Kuasa Hukum Korban DNA Pro Duga Ada Potensi Pembiaran dari Kemendag

Nasional
Cerita Murid Buya Syafii: Resah Akan Konflik Muhammadiyah dan NU Kala Gus Dur Didesak Mundur

Cerita Murid Buya Syafii: Resah Akan Konflik Muhammadiyah dan NU Kala Gus Dur Didesak Mundur

Nasional
Bandar Narkoba di Palangkaraya Bebas, Pakar: Segala Bukti Harusnya Dipertimbangkan

Bandar Narkoba di Palangkaraya Bebas, Pakar: Segala Bukti Harusnya Dipertimbangkan

Nasional
Buya Syafii: Saya Tak Menyesal Jadi Orang Indonesia, tapi untuk Siapa Kemerdekaan Ini?

Buya Syafii: Saya Tak Menyesal Jadi Orang Indonesia, tapi untuk Siapa Kemerdekaan Ini?

Nasional
Penuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Desa, Gus Halim Promosikan Satu Desa Satu Perawat

Penuhi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Desa, Gus Halim Promosikan Satu Desa Satu Perawat

Nasional
Pertarungan Negara atas Mafia Minyak Goreng

Pertarungan Negara atas Mafia Minyak Goreng

Nasional
Haul Ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani, Wapres Ingatkan soal Teladan Mewariskan Ilmu

Haul Ke-129 Syekh Nawawi Al-Bantani, Wapres Ingatkan soal Teladan Mewariskan Ilmu

Nasional
Upaya Pencarian Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Sungai Aare Swiss

Upaya Pencarian Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Sungai Aare Swiss

Nasional
Kepergian Buya Syafii Maarif, Sang Guru Bangsa

Kepergian Buya Syafii Maarif, Sang Guru Bangsa

Nasional
Menanti Tuah Luhut, 'Menteri Segala Urusan' Menjinakkan Minyak Goreng

Menanti Tuah Luhut, "Menteri Segala Urusan" Menjinakkan Minyak Goreng

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Sebagian Kursi Kosong Diganti Pelamar Lain

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Sebagian Kursi Kosong Diganti Pelamar Lain

Nasional
[POPULER NASIONAL] Buya Syafii Meninggal Dunia | Besaran Gaji CPNS yang Dikeluhkan Terlalu Kecil

[POPULER NASIONAL] Buya Syafii Meninggal Dunia | Besaran Gaji CPNS yang Dikeluhkan Terlalu Kecil

Nasional
Menyoal IKN Nusantara yang Rawan Serangan Udara

Menyoal IKN Nusantara yang Rawan Serangan Udara

Nasional
Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis

Syarat dan Cara Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis

Nasional
Perkara yang Dapat Diberikan Bantuan Hukum Gratis

Perkara yang Dapat Diberikan Bantuan Hukum Gratis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.