Arsul Sani: Mahar Politik? Mukernas Saja Di Asrama Haji

"PPP mau Muktamar saja kita di Asrama Haji. Kenapa? Karena kita enggak punya duit. Kalau pakai mahar-mahar politik, pasti kita punya duit banyak," tutur Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/3/2016).

"Kemarin Mukernas di Ancol kenapa bisa di sana? Karena hotelnya punya Pak Jan Darmadi. Dia kan Nasdem, teman kita. Jadi minta diskon," imbuhnya.

Arsul mengaku tak menutup mata jika ada sejumlah oknum di partainya yang meminta mahar politik kepada pasangan calon sebagai syarat dukungan.

Namun, menurutnya, pihak partai selalu mengingatkan kadernya agar hal tersebut tak dilakukan karena dalam berpolitik harus memiliki pikiran jangka panjang.

Dalam mendukung pasangan calon, lanjut dia, partai berlambang ka'bah tentunya akan mendukung pasangan calon yang memiliki peluang menang. Sebab, jika calon yang didukung menang maka akan berdampak pada penguatan basis partai di daerah.

Anggota Komisi III DPR menegaskan, pada level Dewan Pimpinan Pusat tak ada syarat mahar politik. Namun, jika ada pasangan calon yang mau menyumbang tentu partainya tak kan menolak.

"Kita tidak memberikan tarif, tapi kalau ada orang nyumbang seperti itu biasa lah," kata dia.

Pengakuan Ahok

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak punya cukup uang untuk ikut Pilkada DKI 2017 melalui jalur partai politik. Sebab, menurut dia, ikut pilkada melalui jalur parpol membutuhkan banyak uang untuk menggerakkan mesin partai. 

Berdasarkan hitung-hitungannya, setiap pengurus partai tingkat anak ranting di kelurahan membutuhkan dana operasional minimal Rp 10 juta per bulan.

Jika dikalikan dengan 267 kelurahan, total dana yang bisa dihabiskan untuk membiayai pengurus partai di tingkat anak ranting di kelurahan tersebut bisa mencapai Rp 2,67 miliar. 

Menurut Ahok, hitung-hitungannya itu belum termasuk kebutuhan dana untuk pengurus partai ranting di kecamatan. Belum lagi jika partai yang mengusungnya tidak hanya satu.

"Kalau dua partai dukung kamu, semua minta digerakkan mesin partainya, bisa-bisa Rp 100 miliar enggak cukup lho nyalongubernur DKI," kata pria asal Belitung ini.