KPK Mulai Periksa 300 Nama Pemilik Perusahaan yang Diduga Digunakan Adik Atut

Kompas.com - 11/03/2016, 12:10 WIB
Pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan kembali menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (19/8/2014). Wawan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan kembali menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (19/8/2014). Wawan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa nama-nama pemilik perusahaan yang diduga digunakan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik kandung mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah.

Perusahaan-perusahaan itu diduga dimanfaatkan untuk mengerjakan berbagai proyek di Pemerintah Provinsi Banten.

Sebelumnya, penyidik KPK menduga Wawan menggunakan 300 perusahaan untuk mengerjakan berbagai jenis proyek di Pemprov Banten.

"Diperiksa terkait tindak pidana pencucian uang, untuk tersangka TCW (Tubagus Chaeri Wardana)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Kedua belas saksi yang akan diperiksa pada hari ini yakni, TB Lili Azhar, TB Lulu Kaking, pegawai Radio Labuan FM Dani Kurniawan, dan Maman Suryana.

Selain itu, Dirut PT Mikkindo Adiguna Pratama Agus Marmawan dan Direktur PT Bina Sadaya Lukman. Kemudian, Direktur PT Sephta Pratama Weby Tisna Hutian, Direktur CV Alvin Karya Mukti Aspinah, dan Direktur PT Bari Mandiri Pratama Dery Prima.

KPK juga memeriksa Deputi Collection Division Head PT Mitsui Leasing Capital Indonesia, Hermanto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Terdapat pula dua pihak swasta lainnya yang juga akan diperiksa KPK, yakni Mochamad Maryadi dan Rofiuzzaman.

Sebelumnya, Priharsa mengatakan, beberapa nama yang telah dipanggil penyidik, adalah nama yang digunakan mewakili perusahaan yang menggarap proyek Pemprov Banten dan instansi vertikal di Provinsi Banten.

Instansi vertikal yang dimaksud, salah satunya seperti Kementerian Pekerjaan Umum di Banten.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Nasional
Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

Menag: Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Terbaik Pencegahan Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Waketum Golkar: Kalau Visi Sama, Kami Terbuka

Ridwan Kamil Isyaratkan Masuk Partai, Waketum Golkar: Kalau Visi Sama, Kami Terbuka

Nasional
KSAL: Pembinaan Mental dan Ideologi Prajurit Harus Inovatif

KSAL: Pembinaan Mental dan Ideologi Prajurit Harus Inovatif

Nasional
Menaker Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Aturan Pengupahan Tetap Mengacu pada PP 36/2021

Menaker Tegaskan UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Aturan Pengupahan Tetap Mengacu pada PP 36/2021

Nasional
Diduga Telantarkan Anak, Bambang Pamungkas Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

Diduga Telantarkan Anak, Bambang Pamungkas Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya

Nasional
UPDATE: Sebaran 311 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 311 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
Kementerian KP dan Pos Indonesia Luncurkan Prangko Seri Ikan Hias Endemik

Kementerian KP dan Pos Indonesia Luncurkan Prangko Seri Ikan Hias Endemik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.