Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus DPR Minta KPK Tak Hanya Bongkar Kasus Pengadaan Barang di Pelindo II

Kompas.com - 10/03/2016, 16:43 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota DPR RI yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II menemui Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Para anggota Pansus meminta KPK untuk membongkar berbagai dugaan kasus korupsi di PT Pelindo II.

"Kita minta dan dukung KPK untuk membongkar berbagai persoalan di Pelindo II, tidak hanya soal pengadaan barang saja," kata Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis siang.

Menurut Rieke, berbagai dugaan korupsi yang dimaksud misalnya, terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT), yang diperpanjang sebelum masa kontraknya habis.

Selain itu, menurut Rieke, terkait pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru, yang pembangunannya menggunakan pendanaan dalam jumlah besar. (baca: KPK Kirim Penyidik ke China untuk Telusuri Kasus RJ Lino)

Dalam pertemuan dengan Pimpinan KPK, anggota Pansus Pelindo II juga menyerahkan beberapa dokumen yang dinilai dapat membantu penyidikan KPK. Sebagian dokumen tersebut, menurut  Rieke, berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo yang menerima kedatangan anggota Pansus Pelindo II mengatakan, KPK akan mempelajari berbagai laporan dan dokumen yang diserahkan hari ini.

Menurut dia, beberapa laporan yang diterima terkait kasus perpanjangan kontrak JICT, pembangunan terminal di Koja, dan Terminal Peti Kemas di Kalibaru. (baca: RJ Lino: Saya Lebih Kaya Saat Sebelum Jadi Direksi Pelindo)

"Kita pelajari dulu, kita terima dokumennya, jadi kita lakukan penyelidikan. Kemudian, nanti kalau memang ada alat buktinya, kita akan gabungkan dengan penyidikan yang sedang berjalan," kata Agus.

Saat ini, KPK tengah menelusuri kasus dugaan korupsi yang menimpa mantan Direktur PT Pelindo II, Richard Joost Lino.

Dalam kasus ini, RJ Lino diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penunjukan perusahaan HDHM dari China, terkait pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada 2010.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com