Jokowi: Hentikan Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan

Kompas.com - 08/03/2016, 11:51 WIB
Presiden Joko Widodo ketika diwawancarau harian The Wall Street Journal Ed Wray/The Wall Street Journal Presiden Joko Widodo ketika diwawancarau harian The Wall Street Journal
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyerukan dihentikannya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Hal itu ia ungkapkan melalui akun Twitter pribadinya, @jokowi, dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, Selasa (8/3/2016).

"Selamat Hari Perempuan Sedunia. Hentikan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan," kata Jokowi.

Di Jakarta, sebanyak 400 orang akan berpartisipasi dalam peringatan Hari Perempuan Internasional 2016. Mereka akan melakukan aksi damai pada Selasa (8/3/2016) pukul 15.00 WIB, dengan berjalan kaki mulai dari depan Gedung Indosat menuju ke Istana Kepresidenan.

Di tengah aksi tersebut, beberapa kementerian yang berkaitan dengan perempuan juga akan disambangi. Pernyataan sikap pun akan diberikan di depan gedung kementerian terkait.

Isu utama yang akan disampaikan terkait dengan ketimpangan perlakuan negara terhadap kaum perempuan.

"Ketimpangan. Ada satu kata perjuangan yang ada di dalamnya, bahwa tidak ada seorang pun boleh ditinggalkan dalam segala hal. Dalam tujuan Millenium Development Goals, dikenal dengan no one left behind," ujar Direktur Kapal Perempuan, Misiyah, di Jakarta, Minggu (6/3/2016).

Di samping ketimpangan ekonomi, lanjut Misiyah, yang akan mereka suarakan terkait produk-produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan kaum marginal.

Menurut dia, ketimpangan kemiskinan yang dialami perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki karena dia punya hambatan-hambatan yang berbeda dengan laki-laki.

"Misalnya, terhambat produk-produk hukum yang diskriminatif dan menutup kesempatan perempuan serta persaingan yang cukup keras dan tidak dapat dikejar oleh perempuan," kata Misiyah.

Dorongan untuk menghapuskan dan mengubah undang-undang juga akan disuarakan oleh Gerakan Perempuan Melawan Ketimpangan pada aksi kepada pemerintah.

Beberapa di antaranya undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan, perlindungan pekerja rumah tangga, hingga penghapusan dan penghentian perkawinan anak.

"Itu (penghapusan perkawinan anak) yang sudah diperjuangkan oleh berbagai generasi untuk mengubah Undang-Undang Perkawinan yang melegalkan anak-anak umur 16 tahun dikawinkan," kata Misiyah.

Adapun rangkaian kegiatan Hari Perempuan Nasional 2016 telah berlangsung sejak 1 Maret lalu dan akan berlangsung hampir satu bulan.

Selain Jakarta, daerah-daerah lain yang dijadikan tempat lokasi kegiatan di antaranya Semarang, Batu, Malang, Gresik, Padang, Kupang, Pangkep, dan Lotim.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Nasional
Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X