Kompas.com - 08/03/2016, 11:25 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, didampingi Dirjen Bina Marga Hediyanto W. Husaini dan Gubernur Maluku Said Assagaff, meninjau lokasi proyek Jembatan Merah Putih, Kota Ambon, Maluku, Kamis (31/12/2015). Dokumentasi Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPRMenteri PUPR Basuki Hadimuljono, didampingi Dirjen Bina Marga Hediyanto W. Husaini dan Gubernur Maluku Said Assagaff, meninjau lokasi proyek Jembatan Merah Putih, Kota Ambon, Maluku, Kamis (31/12/2015).
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hediyanto W Husaini, Selasa (8/3/2016).

Hediyanto diperiksa terkait kasus suap proyek di Kementerian PUPR yang melibatkan anggota Komisi V DPR RI.

"Diperiksa dalam kasus dugaan pemerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR tahun anggaran 2016," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa.

Hediyanto tiba di Gedung KPK pada pukul 10.00. Ia tampak didampingi beberapa orang. Selain Hediyanto, KPK juga memeriksa Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga Soebagiono, dan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran PU, A Hasanudin.

(Baca: Budi Terima Uang 305.000 Dollar Sehari Sebelum KPK Tangkap Damayanti )

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan dua anggota DPR sebagai tersangka penerima suap. Keduanya yakni, Damayanti Wisnu Putranti dari Fraksi PDI-P, dan Bambang Supriyanto dari Fraksi Partai Golkar.

Dalam kasus ini, Chief Executive Officer PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir, diduga memberi uang kepada Damayanti, dan dua orang stafnya, Julia dan Dessy, masing-masing 33.000 dollar Singapura.

Adapun suap yang diberikan kepada Damayanti terkait proyek Jalan Trans-Seram di Maluku yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan Rakyat.

(Baca: Soal Aliran Dana di Kasus Damayanti, Komisi V Kompak Diam)

Uang sebesar 33.000 dollar Singapura itu merupakan bagian dari commitment fee agar PT WTU mendapatkan proyek-proyek di bidang jasa konstruksi yang dibiayai dari dana aspirasi DPR di Provinsi Maluku.

PT WTU mengincar sejumlah proyek jalan di provinsi itu yang dianggarkan dari dana aspirasi DPR dan dicairkan melalui Kementerian PUPR.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Batasi Penerbangan dari India, Jalur Reguler Ditiadakan

Indonesia Batasi Penerbangan dari India, Jalur Reguler Ditiadakan

Nasional
Menkes: 12 WNA Asal India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Menkes: 12 WNA Asal India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Dirjen Imigrasi Jelaskan Kronologi WN India Masuk RI Saat Kasus Covid-19 Tinggi

Dirjen Imigrasi Jelaskan Kronologi WN India Masuk RI Saat Kasus Covid-19 Tinggi

Nasional
TNI Maksimalkan Pencarian KRI Nanggala Sebelum Cadangan Oksigen Habis Sabtu Besok

TNI Maksimalkan Pencarian KRI Nanggala Sebelum Cadangan Oksigen Habis Sabtu Besok

Nasional
BERITA FOTO: Ketika Penyidik KPK Stepanus Robin Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

BERITA FOTO: Ketika Penyidik KPK Stepanus Robin Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

Nasional
Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

Nasional
Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

Nasional
Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

Nasional
Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Nasional
WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

Nasional
Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Nasional
Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Nasional
Mulai 25 April, Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Perjalanan Orang dari India

Mulai 25 April, Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Perjalanan Orang dari India

Nasional
KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X