Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantowi: Perlu Sikap Kolektif untuk Wujudkan Kemerdekaan Palestina

Kompas.com - 08/03/2016, 08:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berakhir, Senin (7/3/2016).

KTT itu menghasilkan dua dokumen pernyataan sikap terkait situasi yang terjadi di Palestina saat ini.

Dokumen pertama berupa resolusi yang menegaskan komitmen OKI dalam mendukung Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

Dokumen kedua berupa Deklarasi Jakarta yang memuat langkah konkret guna mendorong terwujudnya perdamaian dalam konflik Palestina-Israel.

Menurut anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya, tanpa langkah yang lebih konkret, dua dokumen yang dihasilkan KTT LB OKI ini tak akan memiliki kekuatan apapun.

Diperlukan sikap kolektif sebagai sebuah keluarga di antara negara-negara muslim di dunia untuk mendukung perjuangan Palestina.

"Ironisnya, selama ini jangankan membantu kemerdekaan Palestina, antar-negara OKI justru kerap terlibat ketegangan satu sama lain, seperti manuver Arab Saudi dan Iran di Suriah," kata Tantowi, dalam keterangannya, Selasa (8/3/2016).

Politisi Partai Golkar itu, mengatakan, ada beberapa langkah konkret yang sebenarnya dapat dilakukan, seperti meningkatkan hasil kesepakatan KTT LB dari status deklarasi menjadi resolusi.

Ia menilai, selama ini sudah berulangkali deklarasi dihasilkan, namun tak ada perubahan yang dihasilkan.

Selanjutnya, seluruh negara OKI perlu membentuk semacam Palestine Caucus di PBB yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Dengan demikian, posisi tawar Palestina di PBB lebih kuat.

"Negara-negara OKI juga harus membentuk semacam Palestine Fund untuk mendukung pembangunan Palestina. Dengan kapasitas sebagian negara OKI yang secara ekonomi menonjol, seperti UEA, Qatar, Saudi, Iran, Bahrain, tentu tak sulit membangun Palestina," ujar dia.

Berikutnya, negara-negara OKI juga perlu memberikan tekanan yang lebih besar kepada Israel agar keluar dari Palestina.

Sejauh ini, kata Tantowi, masih ada negara-negara OKI yang belum satu suara, bahkan bekerja sama dengan Israel.

"Hal tersebut semakin kuat setelah PM Israel, Benjamin Netanyahu pada 2014 lalu mengklaim banyak negara Timur Tengah yang pro-Israel, baik secara terbuka maupun tidak," kata dia.

Ia menambahkan, sebagai penyelenggara KTT LB dan negara penduduk muslim terbesar, Indonesia seharusnya mengambil peran yang lebih sentral.

Indonesia dapat menjadi pemimpin OKI dalam melakukan lobi kemerdekaan Palestina di PBB, meskipun akan cukup sulit dilakukan.

"Selama Indonesia selalu bersikap netral dalam politik luar negerinya, maka sulit bagi Indonesia untuk mendapatkan peran lebih dari yang sekarang kita mainkan," ujar Tantowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com