Meski Ahok Maju Independen, Peluang untuk Didukung PDI-P Belum Tertutup

Kompas.com - 07/03/2016, 21:08 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat wawancara wartawan, di Balai Kota, Senin (29/2/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat wawancara wartawan, di Balai Kota, Senin (29/2/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menghargai keputusan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang memutuskan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen.

Keputusan Ahok tersebut tidak akan serta-merta menutup peluang untuk didukung oleh partai berlambang banteng itu.

"Semua kemungkinan masih bisa terjadi, belum ada keputusan. Kami menunggu momentum yang tepat," kata Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno saat dihubungi, Senin (7/3/2016).

Hendrawan mengatakan, partainya memang tidak mau buru-buru mengambil keputusan mengenai calon yang akan didukung sebagai DKI I.

(Baca: Ahok: Sekarang Saya Putuskan Ikut "Teman Ahok")

Jika terlalu cepat mengambil keputusan untuk mendukung calon tertentu, PDI-P khawatir, hal itu justru akan menutup peluang bagi calon lainnya.

"Kalau mengumumkan calon terlalu awal juga akan menurunkan posisi tawar partai," ujar Wakil Ketua Fraksi PDI-P di DPR ini.

PDI-P, lanjut dia, saat ini sudah membentuk tim untuk menjaring semua calon yang potensial untuk memimpin Ibu Kota. Siapa yang akan diusung nantinya, hal tersebut akan sangat tergantung dari hasil penjaringan calon tersebut.

Ahok sebelumnya memutuskan akan mengikuti langkah yang dilakukan oleh pendukungnya, Teman Ahok.

(Baca: Djarot: Di DPRD Enggak Ada Fraksi Relawan!)

Untuk saat ini, Basuki menunggu Teman Ahok dapat mengumpulkan persyaratan satu juta fotokopi KTP dan mencantumkan nama calon wakil gubernur.

"Sekarang saya putuskan untuk ikut Teman Ahok. Saya tidak mau anak-anak muda ini kecewa," kata Basuki di Balai Kota, Senin (7/3/2016).

Keputusan ini diambil, sekalipun nantinya partai politik akan marah dan tidak mendukung dirinya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

KPU: Pemilih dengan Suhu Tubuh di Atas 38 Derajat Celsius Tak Diizinkan Masuk TPS

Nasional
KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

KPU Atur Mekanisme Hak Pilih Pasien Positif Covid-19 pada Pilkada 2020

Nasional
Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan 'New Normal'

Ahli Epidemiologi Sebut Kota Bogor Aman untuk Terapkan "New Normal"

Nasional
KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

KPU Pastikan Pasien Positif Covid-19 Dapat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2020

Nasional
FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

FKM UI: Jakarta Aman dari Covid-19 jika Kasus Harian di Bawah 100 selama Satu Pekan

Nasional
KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

KPU: Konser Musik Dilarang pada Kampanye Pilkada 2020

Nasional
UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 6 Juni: RS Darurat Wisma Atlet Rawat 564 Pasien Positif Covid-19

Nasional
KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

KPU Gelar Uji Publik Rancangan PKPU tentang Pilkada 2020

Nasional
Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Program Tapera Dikritik Buruh dan Pengusaha, Istana Angkat Bicara

Nasional
Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Diminta Jadi Ketum Gerindra Lagi, Prabowo Patuhi Keputusan Partai

Nasional
Menghadirkan Pancasila di Era 'New Normal'

Menghadirkan Pancasila di Era "New Normal"

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Penangkapan Nurhadi Dinilai Tak Cukup, KPK Diminta Kembangkan Dugaan Pencucian Uang dan Obstruction of Justice

Nasional
Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Ini 3 Penyebab Maraknya Penggunaan Narkoba Menurut BNN, Dianggap Aib hingga Gaya Hidup

Nasional
[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

[UPDATE] Covid-19 5 Juni: Depok Tambah 6 Kasus Positif Baru, Total Jadi 578 Pasien

Nasional
BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

BNN: Banyak Pengedar Narkoba Divonis Hukuman Mati, tapi Pelaksanaannya Belum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X