Selesai Adili Perkara Pilkada, MK Bantah Jadi Mahkamah Kalkulator

Kompas.com - 07/03/2016, 18:38 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (7/3/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAKetua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (7/3/2016)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat membantah MK hanya menjadi mahkamah kalkulator dalam memutus perkara perselisihan hasil pilkada.

Menurut Arief, pembedahan terhadap perkara dilakukan oleh para hakim konstitusi, sehingga tak ada toleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran bentuk apapun dalam penyelenggaraan pilkada.

"Jadi kami membedahnya tidak sekadar perhitungan angka-angka sebagaimana disebutkan kami hanya mahkamah kalkulator saja. Tapi kami membedah perkara secara komprehensif, holistik, dan mendalam,” ujar Arief di Gedung MK, Jakarta, Senin (7/3/2016).

Permintaan agar MK tak sekadar menjadi mahkamah kalkulator diungkapkan banyak pihak. Salah satunya diungkap anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad beberapa waktu silam.

Dasco meminta agar MK berani memeriksa kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan pilkada serentak.

Dasco juga meminta agar MK tak hanya melihat aturan tentang batas selisih suara pengajuan perkara yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada).

Menurut dia, MK sebagai benteng keadilan konstitusional, tidak bisa menolak memeriksa perkara dengan dalih perbedaan selisih suara yang tak sesuai ketentuan.

Adapun terkait pasal tersebut, Arief mengatakan, adalah sebagai pintu masuk dan legal standing untuk suatu perkara.

Sehingga, perkara yang tidak memenuhi syarat dalam pasal tersebut akan diputus dismissal.

Meski berpatokan pada ketentuan dalam pasal tersebut, namun menurutnya hakim konstitusi juga mendengar pernyataan permohon dan termohon dalam persidangan untuk dijadikan pertimbangan.

"Memenuhi 158 atau tidak kami menggelar persidangan mulai dari permohonannya bagaimana, kekurangan sudah diperbaiki atau belum," tutur Arief.

"Sebetulnya di persidangan awal pun kan sudah melihat seberapa jauh perkara itu,” ucapnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X