MK Selesai Adili 149 Perkara Hasil Pilkada, 2 Perkara Masih Diproses

Kompas.com - 07/03/2016, 17:57 WIB
Sidang putusan sela perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (21/1/2016). Kompas.com/Alsadad RudiSidang putusan sela perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (21/1/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, MK telah menyelesaikan rangkaian penanganan 148 perkara perselisihan hasil pilkada (PHP).

Proses tersebut selesai tepat 45 hari sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

Adapun dari tiga perkara yang didaftarkan belakangan, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Simalungun dan Kota Manado, tinggal dua yang masih dalam proses.

"Kalteng sudah diputus tadi pukul 13.30 WIB. Untuk Simalungun dan Manado masih dalam proses persidangan, akan dimulai besok," ujar Arief di Gedung MK, Jakarta, Senin (7/3/2016).

"Sehingga prosesnya masih berjalan untuk 45 hari ke depan,” kata dia.

Adapun dari jumlah total 151 perkara, terdapat lima daerah yang diharuskan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Muna, Kabupaten Memberamo Raya, dan Kabupaten Teluk Bintuni.

Mahkamah memberikan waktu selama 30 hari kepada daerah-daerah tersebut untuk melakukan PSU.

Arief menyebutkan, Kabupaten Halmahera Selatan adalah daerah yang melakukan PSU terbanyak, yaitu sebanyak 20 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Tapi tidak semua wilayah kabupaten, hanya 20 TPS khususnya di Kecamatan Bacan,” ujar Arief.

Namun, kata Arief, PSU di daerah lainnya tidak terlalu banyak. Paling banyak hanya 11 TPS bahkan hanya ada yang hanya di 1 TPS. Sehingga dana yang dibutuhkan pun tidak banyak.

"Kami harapkan semua jabatan dari pilkada tahap pertama ini sudah bisa terpilih kepala daerah yang definitif. Sehingga daerah sudah bisa berjalan sesuai yang diharapkan,” ucapnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Kasus Dugaan Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Ambroncius Nababan Jadi Tersangka

Nasional
22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Catatan YLBHI, 351 Kasus Pelanggaran Hak dan Kebebasan Sipil Terjadi selama 2020

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Periksa Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Kita Harus Kurangi Laju Penularan

Nasional
Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Covid-19 di Indonesia Lewati 1 Juta Kasus, Menkes Janjikan 3T Ekstra Keras

Nasional
Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Sudah Keluarkan Akta Kematian, Kemendagri Bakal Terbitkan Dokumen Lain Bagi Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182

Nasional
Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Pemda Evaluasi Program Pengendalian Pandemi Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Ada Duka yang Mendalam dari Pemerintah

Nasional
YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

YLBHI: Polisi Terlibat di 80 Persen Pelanggaran Prinsip Fair Trial Tahun 2020

Nasional
Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Menkes Akui Penerapan Protokol Kesehatan Cegah Covid-19 Sangat Susah

Nasional
Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Menkes: Disiplin Protokol Kesehatan dan 3T Harus Kita Lakukan Bersama, Ekstra Keras!

Nasional
Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X