Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Minta Jokowi Pecat Sudirman Said dan Rizal Ramli

Kompas.com - 07/03/2016, 12:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI-P, TB Hasanuddin, meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil tindakan tegas terhadap menterinya yang kerap membuat kegaduhan.

Hasanuddin menyebutkan, sikap tegas itu khususnya terhadap Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang sudah berkali-kali silang pendapat di hadapan publik.

"Saya sarankan kalau sudah diperingatkan dan tetap gaduh terus, sebaiknya dicopot saja. Mereka pun toh bukan menteri-menteri yang pernah die hard atau berdarah-darah mendukung Jokowi saat pilpres kemarin. Kenapa begitu saja kok repot," kata Hasanuddin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3/2016).

Hasanuddin mencatat, setidaknya Rizal dan Sudiman sudah tiga kali silang pendapatnya di depan publik.

Mereka menunjukkan perbedaan pendapat soal proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt, perpanjangan kontrak Freeport, dan terakhir pembangunan Blok Masela.

"Sepengetahuan saya, Presiden sudah berulang kali menyampaikan pesan bahkan teguran baik tertutup maupun terbuka soal kegaduhan ini. Agar setiap perbedaan pendapat dapat diselesaikan dalam sidang kabinet atau dikordinasikan secara tertutup, bukan di ruang publik," kata anggota Komisi I DPR ini.

Menurut dia, arahan Presiden Jokowi sudah sangat tepat. Akan tetapi, kedua menteri tersebut terbukti tidak mengikuti arahan itu.

Hasanuddin khawatir, kegaduhan yang berlarut-larut bisa berdampak pada dua hal.

Pertama, muncul kesan bahwa kabinet ini tidak kompak, masing masing pembantu Presiden jalan sendiri-sendiri, dan tidak sesuai dengan visi dan misi Presiden.

Kedua, kegaduhan ini dapat mengurangi kinerja kabinet dan mendegradasi kewibawaan presiden sebagai kepala pemerintahan.

"Mengapa para pembantu Presiden yang ditunjuk Presiden malah tidak mengikuti arahannya? Ada apa? Jangan-jangan keberadaan mereka justru punya agenda untuk mengganggu kelancaran pemerintahan Jokowi," ujar Ketua DPD PDI-P Jawa Barat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com