Negara Seolah Lupa Sejarah Perempuan Papua Diperkosa, Dibunuh, hingga Ditelantarkan Tentara

Kompas.com - 06/03/2016, 18:18 WIB
Perempuan Papua mengenakan busana tradisional dan mengibarkan Bendera Merah Putih saat menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan rombongan di Jayapura, Papua, 9 Mei 2015. AFP PHOTO / ROMEO GACADPerempuan Papua mengenakan busana tradisional dan mengibarkan Bendera Merah Putih saat menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan rombongan di Jayapura, Papua, 9 Mei 2015.
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Veronica Koman menyebutkan, perempuan sering kali menjadi objek atau korban kekerasan konflik. Tak terkecuali perempuan Papua. Jika biasanya laki-laki dibunuh, maka perempuan akan diperkosa terlebih dahulu baru kemudian dibunuh.

Veronica juga menyayangkan, ada sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang luput dari sorotan media.

"Pelanggaran HAM berat masa lalu sering luput. Biak '99, Wasior, Wamena, Paniai," kata Veronica di Jakarta, Minggu (6/3/2016).

Ia menuturkan, kasus pelanggaran HAM berat di Paniai mengakibatkan sejumlah mama-mama, sebutan khusus bagi ibu-ibu Papua, memiliki tangan yang berlubang akibat ditembaki peluru.

Para mama tersebut melindungi anak-anak mereka saat para tentara memberondong mereka dengan peluru.

"Tidak ada usaha pengungkapan dari pemerintah. Banyak mama yang tangannya bolong," ujarnya.

Ada pula peristiwa sadis di Biak, Papua pada tahun 1998. Menurut Veronica, peristiwa itu tak kalah mengerikan dari peristiwa 1965, di mana para perempuan Papua diperkosa secara bergilir dan organ-organ vitalnya dipotong.

"Tapi luput dari media. Saya juga bingung kenapa," ungkapnya.

Perempuan Papua, lanjut dia, juga sering ditelantarkan dalam keadaan hamil. Berdasarkan analisanya, ada dua hal yang melatari hal tersebut.

Pertama, karena mereka dirayu para tentara di perbatasan kemudian ditinggal saat hamil karena mereka harus berpindah tugas atau pergi ke pulau lain.

Kedua, karena pola pikir pemerintah Indonesia yang menganggap masyarakat Papua bodoh, terbelakang, primitif, bahkan kanibal. Sehingga untuk menyelematkan Papua, genetik mereka harus diubah. Misalnya dengan cara mencampur genetik mereka dengan ras Jawa.

"Melalui nasihat itu tubuh perempuan jadi korbannya. Kayak diperkosa dengan segala mindset untuk mengubah genetika Papua itu," ujar Veronica.

Mereka juga dianggap telah dimarjinalkan secara ekonomi.

Veronica menyebutkan, Presiden Joko Widodo pada 2014 lalu menjanjikan mama-mama untuk dibangunkan sebuah pasar bernama Pasar Mama. Alasannya, banyak pendatang di daerah mereka. Sehingga mereka harus berjualan di pinggir-pinggir jalan, sedangkan para pendatang di pasar.

Namun, hingga saat ini janji tersebut belum terealisasikan. Memang, negara tak selalu menjadi aktor aktif dalam kasus-kasus kekerasan tersebut.

Akan tetapi, dengan melakukan pembiaran, kata Veronica, sesungguhnya pemerintah juga bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan.

"Kalau di KUHP, pembiaran ada pasal kejahatannya. Jadi, pemerintah kalau melakukan pembiaran itu juga adalah pelaku kejahatan," ungkap Veronica.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Nasional
Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah 'Dicambuk'

Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah "Dicambuk"

Nasional
Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Nasional
Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Nasional
Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Nasional
121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X