Munas Golkar Masih Tak Jelas, Munas Tandingan Dikhawatirkan Muncul Kembali

Kompas.com - 06/03/2016, 16:10 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo Kompas.com/SABRINA ASRILAnggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo
|
EditorCaroline Damanik
JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pemenangan Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, menyatakan pihaknya setuju dengan adanya desakan agar pemerintah mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali dan penyelenggaraan Munas diserahkan kepada kubu Bali.

Namun, solusi harus tetap dicari jika pemerintah tetap bersikukuh tak menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan dan tetap berpegang pada SK perpanjangan kepengurusan Munas Riau sebagai penyelenggara Munas.

Jika keadaan tanpa kejelasan ini terus berlanjut, menurut Bambang, maka dikhawatirkan akan muncul Munas tandingan dengan modus penyelemat partai.

"Munas penyelamatan partai inilah yang bakal di-endorse dan kembali menjadi kuda troya pemerintah melalui operasi senyap untuk mengakhirinya kemelut Partai Golkar," ujar Bambang melalui keterangan tertulisnya, Minggu (6/3/2016).

Bambang bersama tim pemenangan Akom, sapaan akrab Ade Komarudin, menyerahkan sepenuhnya keputusan dan kebijakan kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, termasuk apakah Munas pada akhirnya batal digelar sesuai rencana, yaitu pada bulan April.

"Bahkan jika diputuskan tahun 2019 pun, tidak ada masalah. Kami percaya semua kader partai Golkar mulai dari akar rumput hinggal sesepuh dan pinisepuh berkepentingan Golkar tidak boleh hancur hanya karena ego dan ambisi kelompok tertentu," kata Ketua Komisi III DPR itu.

Kemelut Partai Golkar kini memasuki babak baru pasca-dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi yang diajukan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono.

Putusan tersebut otomatis mengukuhkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie.

Kekhawatiran memuncak saat rapat pleno penentu Munas yang seharusnya dilakukan Rabu (2/3/2016) lalu batal digelar, terutama dari DPD I dan DPD II Partai Golkar se-Indonesia. Mereka khawatir Golkar kembali tidak siap dan bahkan terancam bisa mengikuti pilkada serentak putaran kedua pada 2017 karena tahapan pencalonan akan dimulai pada Juni 2016.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

Nasional
Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Nasional
Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Nasional
Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Nasional
Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Nasional
KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X