Jika keadaan tanpa kejelasan ini terus berlanjut, menurut Bambang, maka dikhawatirkan akan muncul Munas tandingan dengan modus penyelemat partai.
"Munas penyelamatan partai inilah yang bakal di-endorse dan kembali menjadi kuda troya pemerintah melalui operasi senyap untuk mengakhirinya kemelut Partai Golkar," ujar Bambang melalui keterangan tertulisnya, Minggu (6/3/2016).
Bambang bersama tim pemenangan Akom, sapaan akrab Ade Komarudin, menyerahkan sepenuhnya keputusan dan kebijakan kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, termasuk apakah Munas pada akhirnya batal digelar sesuai rencana, yaitu pada bulan April.
"Bahkan jika diputuskan tahun 2019 pun, tidak ada masalah. Kami percaya semua kader partai Golkar mulai dari akar rumput hinggal sesepuh dan pinisepuh berkepentingan Golkar tidak boleh hancur hanya karena ego dan ambisi kelompok tertentu," kata Ketua Komisi III DPR itu.
Kemelut Partai Golkar kini memasuki babak baru pasca-dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi yang diajukan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono.
Putusan tersebut otomatis mengukuhkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie.
Kekhawatiran memuncak saat rapat pleno penentu Munas yang seharusnya dilakukan Rabu (2/3/2016) lalu batal digelar, terutama dari DPD I dan DPD II Partai Golkar se-Indonesia. Mereka khawatir Golkar kembali tidak siap dan bahkan terancam bisa mengikuti pilkada serentak putaran kedua pada 2017 karena tahapan pencalonan akan dimulai pada Juni 2016.