Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Perempuan Internasional, 400 Orang Akan Berkumpul di Depan Istana

Kompas.com - 06/03/2016, 15:13 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 400 orang akan berpartisipasi dalam dalam rangka kegiatan Hari Perempuan Internasional 2016. Mereka akan melakukan aksi damai pada Selasa (8/3/2016) pukul 15.00 WIB, dengan berjalan kaki mulai dari depan Gedung Indosat menuju ke Istana Negara.

Di tengah aksitersebut, beberapa kementerian yang berkaitan dengan perempuan juga akan disambangi. Pernyataan sikap pun akan diberikan di depan gedung kementerian terkait. Isu utama yang akan disampaikan terkait dengan ketimpangan perlakuan negara terhadap kaum perempuan.

"Ketimpangan. Ada satu kata perjuangan yang ada di dalamnya, bahwa tidak ada seorang pun boleh ditinggalkan dalam segala hal. Dalam tujuan Millenium Development Goals, dikenal dengan no one left behind," ujar Direktur Kapal Perempuan, Misiyah di Jakarta, Minggu (6/3/2016).

Misiyah, bersama dengan ratusan orang lainnya yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Melawan Ketimpangan, mencatat setidaknya ada enam ketimpangan yang masih dirasakan oleh perempuan dan kelompok-kelompok marjinal di Indonesia.

Salah satunya terkait ketimpangan ekonomi. Misiyah mencontohkan, 77 persen kue pembangunan di Indonesia dinikmati oleh 10 persen orang terkaya di Indonesia. Sedangkan 23 persen sisanya diperebutkan oleh 200 juta lebih penduduk.

Di samping ketimpangan ekonomi, lanjut Misiyah, adalah terkait produk-produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan kaum marjinal.

Menurutnya, ketimpangan kemiskinan yang dialami perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki karena dia punya hambatan-hambatan yang berbeda dengan laki-laki.

"Misalnya, terhambat produk-produk hukum yang diskriminatif dan menutup kesempatan perempuan serta persaingan yang cukup keras dan tidak dapat dikejar oleh perempuan," kata Misiyah.

Dorongan untuk menghapuskan dan mengubah Undang-undang juga akan disuarakan oleh Gerakan Perempuan Melawan Ketimpangan pada aksi kepada pemerintah.

Beberapa di antaranya Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan, perlindungan pekerja rumah tangga, hingga penghapusan dan penghentian perkawinan anak.

"Itu (penghapusan perkawinan anak) yang sudah diperjuangkan oleh berbagai generasi untuk mengubah Undang-Undang Perkawinan yang melegalkan anak-anak umur 16 tahun dikawinkan," kata Misiyah.

Adapun rangkaian kegiatan Hari Perempuan Nasional 2016 telah berlangsung sejak 1 Maret lalu dan alan berlangsung hampir satu bulan. Selain Jakarta, daerah-daerah lain yang dijadikan tempat lokasi kegiatan di antaranya Semarang, Batu-Malang, Gresik, Padang, Kupang, Pangkep, dan Lotim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Nasional
Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Menlu Retno Bertemu Menlu Wang Yi, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Situasi Timur Tengah

Nasional
Soroti Kasus 'Ferienjob', Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Soroti Kasus "Ferienjob", Dirjen HAM Sebut Mahasiswa yang Akan Kerja Perlu Tahu Bahaya TPPO

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com