Jokowi Disarankan Bentuk Kode Etik Tertulis yang Atur Sikap Anggota Kabinet

Kompas.com - 05/03/2016, 11:56 WIB
Mantan Deputi Bidang Politik Wakil Presiden, Djohermansyah Johan dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Deputi Bidang Politik Wakil Presiden, Djohermansyah Johan dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3/2016).
|
EditorIcha Rastika
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disarankan untuk membentuk regulasi berupa kode etik yang mengatur peran dan sikap para anggota kabinet.

Kode etik dinilai perlu dalam mencegah terjadinya perselisihan di antara anggota kabinet. (Baca: "Jokowi Harus Mencari Mana Menteri yang Benar, Mana yang Salah" ).

"Perlu kode etik yang dibuat tertulis, karena aktor-aktor yang berselisih ini tidak paham pemerintahan, tidak tahu etika, maka perlu code of conduct," ujar mantan Deputi Bidang Politik Wakil Presiden, Djohermansyah Johan dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3/2016).

Menurut Johan, perselisihan antar menteri yang dilakukan secara terbuka sangat berbahaya, karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap Presiden dan pemerintah.


Bahkan, menurut Johan, konflik para menteri ini dapat merusak wibawa Presiden.

Selebihnya Johan mengatakan, kode etik anggota kabinet tersebut nantinya akan mengatur hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan para menteri.

Misalnya, jika ada keputusan pemerintah yang belum final, maka para menteri hanya boleh menyampaikan argumen pribadi, namun tidak diperkenankan menyerang pendapat menteri lainnya.

Selain itu, kode etik dinilainya dapat berfungsi dalam mengawasi para menteri agar bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. (Baca: Jokowi: Menteri Jangan Ributkan Hal yang Belum Saya Putuskan!).

Para menteri dilarang untuk bertindak di luar struktur kabinet, atau di luar tugas pokoknya.

Lebih lanjut, menurut Johan, kode etik tersebut juga harus memuat sanksi bagi anggota kabinet yang melanggarnya.

Misalnya, sanksi ringan berupa teguran, hingga sanksi berat berupa pencopotan dari jabatannya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
LPSK Nilai Peran 'Justice Collaborator' Kasus Korupsi Belum Optimal

LPSK Nilai Peran "Justice Collaborator" Kasus Korupsi Belum Optimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X