Kompas.com - 04/03/2016, 14:34 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti dari Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, mengatakan, ada beberapa pasal kontroversial bila rancangan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme disahkan.

Substansi RUU yang dianggap kontroversial antara lain Pasal 43 A dan Pasal 43 B. Dalam Pasal 43A draf RUU Anti-Terorisme disebutkan bahwa "penyidik atau penuntut umum dalam rangka penanggulangan dapat mencegah orang yang diduga akan melakukan tindak pidana terorisme untuk dibawa dan ditempatkan pada tempat tertentu dalam waktu paling lama 6 bulan."

Ketentuan ini tidak menjelaskan tempat apa yang dimaksud. (Baca: Ini Poin yang Seharusnya Jadi Fokus Revisi UU Pemberantasan Terorisme)

"Apakah tempat tahanan seperti di LP Brimob atau tempat tahanan kejaksaan atau tempat tahanan khusus seperti yang akan dibangun di Sentul?" ujar Bonar di kantor Setara Institute, Jakarta, Kamis (3/3/2016).

Menurut Bonar, penempatan terduga tindak pidana terorisme pada tempat tertentu merupakan bentuk penahanan sewenang-wenang. (Baca: Revisi UU Antiterorisme Diminta Tak Ciptakan Guantanamo di Indonesia)

Sekalipun istilah yang digunakan adalah “ditempatkan” pada tempat tertentu, tetapi yang sebenarnya adalah penahanan seseorang selama 6 bulan dengan status hukum yang belum jelas.

"Sementara penahanan hanya dibenarkan terhadap seseorang dengan status hukum yang jelas (tersangka, terdakwa, terpidana)," kata Bonar.

Lalu, Pasal 43 B dianggapnya mengaburkan kewenangan penanganan tindak pidana terorisme karena menyejajarkan institusi Polri dan TNI sebagai pihak yang diberi mandat melaksanakan strategi nasional penanggulangan tindak pidana terorisme.

Bonar berpandangan bahwa penanganan terorisme adalah kewenangan Polri. Institusi lain, termasuk TNI dan BIN, bekerja di bawah koordinasi Polri karena pemberantasan terorisme adalah proses penegakan hukum yang menjadi ranah Polri.

"Momentum revisi UU Anti-Terorisme sejatinya digunakan untuk mempertegas fungsi koordinasi antar-institusi pemerintah dalam penanganan tindak pidana terorisme," kata Bonar.

Revisi UU Anti-Terorisme muncul pascaserangan teroris di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Pemerintah merasa pencegahan aksi terorisme terhalang UU yang ada saat ini. (Baca: Luhut: Saya Berdoa Tak Ada Bom Meledak Dekat Penolak RUU Antiterorisme)

Untuk mencegah kembali terjadi lagi serangan kelompok teroris, pemerintah mendorong revisi segera dirampungkan.

RUU itu akan dibahas antara pemerintah dan DPR dalam panitia khusus.

Kompas TV Polisi Periksa 2 Saksi Terkait Terorisme
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaduh soal 'Pemimpin Berambut Putih', Jokowi Bisa Dinilai 'Offside' karena Tak Patuhi Megawati

Gaduh soal "Pemimpin Berambut Putih", Jokowi Bisa Dinilai "Offside" karena Tak Patuhi Megawati

Nasional
Kabaharkam Sebut Pencarian Korban Helikopter Polri yang Hilang Kontak Difokuskan di Perairan Manggar

Kabaharkam Sebut Pencarian Korban Helikopter Polri yang Hilang Kontak Difokuskan di Perairan Manggar

Nasional
Bharada E Disemangati 'Eliezer Angles' saat Tiba di Ruang Sidang PN Jaksel

Bharada E Disemangati "Eliezer Angles" saat Tiba di Ruang Sidang PN Jaksel

Nasional
GBK Boleh Dipakai Relawan Jokowi, tapi Tak Boleh untuk Konser, Begini Penjelasan Menpora

GBK Boleh Dipakai Relawan Jokowi, tapi Tak Boleh untuk Konser, Begini Penjelasan Menpora

Nasional
Jaksa KPK Kembali Panggil Eks KSAU Agus Supriatna Jadi Saksi Sidang Korupsi Helikopter AW-101

Jaksa KPK Kembali Panggil Eks KSAU Agus Supriatna Jadi Saksi Sidang Korupsi Helikopter AW-101

Nasional
Kontingen ASEAN Paragames Raih 425 Medali, Jokowi Beri Bonus Rp 309 Miliar

Kontingen ASEAN Paragames Raih 425 Medali, Jokowi Beri Bonus Rp 309 Miliar

Nasional
Surpres Panglima TNI Bakal Diserahkan Mensesneg pada Ketua DPR Sore Ini

Surpres Panglima TNI Bakal Diserahkan Mensesneg pada Ketua DPR Sore Ini

Nasional
Litbang “Kompas”: Mayoritas Publik Khawatir Perppu Pemilu Dipakai untuk Untungkan Parpol Parlemen

Litbang “Kompas”: Mayoritas Publik Khawatir Perppu Pemilu Dipakai untuk Untungkan Parpol Parlemen

Nasional
Polri Temukan Jenazah Bripda Anam, Kru Helikopter yang Hilang Kontak di Bangka Belitung

Polri Temukan Jenazah Bripda Anam, Kru Helikopter yang Hilang Kontak di Bangka Belitung

Nasional
PDI-P ke Relawan Jokowi: Jangan Reduksi Keberhasilan Jokowi dengan Manuver Tak Berguna untuk Rakyat

PDI-P ke Relawan Jokowi: Jangan Reduksi Keberhasilan Jokowi dengan Manuver Tak Berguna untuk Rakyat

Nasional
Aura Pancasila di KTT G20 Bali

Aura Pancasila di KTT G20 Bali

Nasional
Polri Temukan Titik Koordinat 1 Jenazah yang Diduga Kru Helikopter yang Hilang Kontak di Bangka Belitung

Polri Temukan Titik Koordinat 1 Jenazah yang Diduga Kru Helikopter yang Hilang Kontak di Bangka Belitung

Nasional
Survei Litbang “Kompas”: Publik Menilai Penggunaan Nomor Urut Pemilu Sama oleh Parpol Lama Tak Adil

Survei Litbang “Kompas”: Publik Menilai Penggunaan Nomor Urut Pemilu Sama oleh Parpol Lama Tak Adil

Nasional
“Soft Legacy”, Jalan Sunyi Kepemimpinan

“Soft Legacy”, Jalan Sunyi Kepemimpinan

Nasional
Wapres Kunjungi 4 Provinsi di Papua, Cek Pelaksanaan Otonomi Khusus

Wapres Kunjungi 4 Provinsi di Papua, Cek Pelaksanaan Otonomi Khusus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.