Kompas.com - 03/03/2016, 15:13 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja dengan DPD RI, Rabu (2/3/2016). Ambaranie Nadia K.MMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja dengan DPD RI, Rabu (2/3/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengetahui adanya penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pembangunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Sumatera Barat sejak beberapa pekan lalu.

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di Kemendagri juga atas sepengetahuannya.

"Menurut laporan Sekjen Kemendagri kepada saya beberapa minggu lalu, pihak KPK akan terus mengusut kasus pembangunan kampus IPDN," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Kamis (3/3/2016).

Menurut Tjahjo, sejak beberapa pekan lalu, penyidik KPK telah memanggil beberapa pejabat Kemendagri.

Pada Selasa (1/3/2016), penyidik melakukan penggeledahan di dua tempat yang dianggap bisa memperkuat bukti dalam kasus tersebut.

Tjahjo mengatakan, sebagai Mendagri, ia mempersilakan penyidik KPK menjalankan tugas penegakan hukum, termasuk menetapkan salah satu pejabat Kemendagri sebagai tersangka.

"Saya yakin KPK menetapkan tersangka sudah mempunyai alat bukti yang cukup dan akan mengembangkan kasus ini," kata Tjahjo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dudy Jocom sebagai tersangka.

Dudy diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tahun 2011.

"Penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan tersangka," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (2/3/2016).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

Nasional
Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Nasional
Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Nasional
Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Nasional
Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Nasional
Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Nasional
Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Nasional
PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

Nasional
Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Presiden Jokowi Ingin Rivalitas di Asia Timur Diakhiri

Nasional
Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa 'Reshuffle'?

Soal Isu Perombakan Kabinet, Surya Paloh: Enggak Terlalu Penting, untuk Apa "Reshuffle"?

Nasional
Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Ketua MPR: Kita Tidak Maju kalau Setiap Pergantian Pimpinan Nasional Terjadi Perubahan Haluan

Nasional
Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Tingkat Kepatuhan Pakai Masker di Tempat Wisata Bali dan Kepri Rendah, Satgas Ingatkan Vaksinasi Belum 100 Persen

Nasional
Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Jokowi: Kebebasan Individu Dijamin Konstitusi, tapi Ada Kepentingan Bersama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.