Kompas.com - 02/03/2016, 13:08 WIB
Mentri PAN RB, Yuddy Chrisnandi Mentri Yuddy Ingatkan PNS Tak Menjadi Anggota GafatarMentri PAN RB, Yuddy Chrisnandi
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah mengajukan izin prinsip perubahan peraturan presiden kepada Sektetariat Negara, terkait rekomendasi pembubaran 14 lembaga non-struktural (LNS).

"Kemenpan-RB sudah meminta izin prinsip perubahan perpres ke Sekretariat Negara. Karena 14 LNS itu dibentuk oleh Perpres, sehingga pembubarannya akan menyebabkan perubahan perpres," ujar Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Rini Widyantini di Jakarta, Rabu (2/3/2016), seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, kemungkinan besar izin prinsip baru akan dikeluarkan setelah Presiden Joko Widodo menyetujui mana saja LNS yang akan dibubarkan.

"Kita belum tahu apakah 14 LNS itu seluruhnya dibubarkan, atau dikurangi, atau malah ditambah," ujar Rini.

Sebelumnya berdasarkan instruksi Presiden, Kemenpan-RB melakukan evaluasi terhadap 25 LNS yang dinilai memiliki tumpang tindih fungsi dan kewenangan dengan sejumlah kementerian dan lembaga.

Dari hasil evaluasi terhadap 25 LNS itu, Kemenpan-RB merekomendasikan agar 14 LNS di antaranya dibubarkan.

Nama 14 LNS yang direkomendasikan untuk dibubarkan itu sudah berada di tangan Presiden untuk dikonsultasikan bersama Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Rini, kini Menko Polhukam secara intensif terus melakukan dialog dengan ke-14 LNS beserta kementerian dan lembaga yang menaunginya.

Rini menekankan, jika 14 LNS dibubarkan fungsi pemerintahan yang melekat di dalamnya akan diintegrasikan kepada kementerian atau lembaga yang memiliki fungsi serupa.

"Jadi pembubaran ini tidak serta-merta menghilangkan fungsi pemerintahan yang melekat di dalamnya," ujar Rini.

Dia mengatakan, pengumuman nama LNS yang dibubarkan akan disampaikan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi manakala sudah ada persetujuan Presiden Jokowi.

"Untuk namanya itu menunggu keputusan presiden. Tapi LNS yang dibubarkan ini ada yang bergerak di perekonomian, kesejahteraan rakyat dan kemaritiman. Sedangkan yang bergerak di sektor politik dan keamanan agak jarang," terang Rini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Sumber ANTARA
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Piala Thomas Akhirnya Kembali ke RI Setelah 19 Tahun Menanti

Jokowi: Piala Thomas Akhirnya Kembali ke RI Setelah 19 Tahun Menanti

Nasional
747 Kasus Baru Covid-19, Pelonggaran Pembatasan, dan Potensi Penularan Virus

747 Kasus Baru Covid-19, Pelonggaran Pembatasan, dan Potensi Penularan Virus

Nasional
Menanti Evaluasi dan Perpanjangan Kembali PPKM Level 1-4 pada 18 Oktober...

Menanti Evaluasi dan Perpanjangan Kembali PPKM Level 1-4 pada 18 Oktober...

Nasional
Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Nasional
Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Nasional
Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

Nasional
Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.