Kompas.com - 02/03/2016, 13:03 WIB
Pelaksana Harian Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yuyuk Andriati, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPelaksana Harian Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yuyuk Andriati, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di 4 tempat berbeda terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pembangunan Gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada 2011.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. (Baca: KPK Tetapkan Pejabat Kemendagri Dudy Jocom sebagai Tersangka)

"Penyidik KPK menggeledah secara pararel di 4 lokasi, terkait tindak pidana pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan IPDN di Agam, Sumbar," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (2/3/2016).

Menurut Yuyuk, penggeledahan dilakukan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, dan Kantor PT Hutama Karya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Selain itu, penggeledahan dilakukan di Kantor PT Bina Karya, Jakarta. Terkahir, penggeledahan dilakukan di PT Architect, Tanah Abang. (Baca: Kemendagri Dukung KPK Usut Dugaan Korupsi Pembangunan IPDN)

Penggeledahan dilakukan, Selasa (1/3/2016), mulai jam 10.00-20.00 WIB.

Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen dan hard disk.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang cukup, KPK menetapkan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dudy Jocom sebagai tersangka. 

Selain itu, KPK juga menetapkan General Manager divisi Gedung PT Hutama Karya (Persero) berinisial BRK sebagai tersangka.

Keduanya diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Adapun, total kerugian negara yang diketahui dalam dugaan tindak pidana tersebut mencapai Rp 34 miliar, dari total nilai proyek seluruhnya sebesar Rp 125 miliar.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Nasional
Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Nasional
Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Nasional
Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Nasional
Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Nasional
Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Nasional
Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Nasional
Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

Nasional
Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Nasional
Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Nasional
Aturan Masuk bagi WNI dan WNA ke Indonesia Melalui Penerbangan Internasional...

Aturan Masuk bagi WNI dan WNA ke Indonesia Melalui Penerbangan Internasional...

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Positivity Rate Kasus Positif Covid-19 Harian 1,84 Persen

UPDATE 19 Oktober: Positivity Rate Kasus Positif Covid-19 Harian 1,84 Persen

Nasional
UPDATE 19 Oktober: Ada 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 Oktober: Ada 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.