Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Masa Harus Diajari, Cara Mengendalikan Menteri Jokowi yang Berkelahi?

Kompas.com - 02/03/2016, 10:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyesalkan kegaduhan yang kembali terjadi di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Terakhir, kegaduhan terjadi antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait pembangunan Blok Masela.

"Menteri Jokowi berkelahi di depan umum itu bisa membingungkan masyarakat. Elite saja bingung, apalagi masyarakat, apalagi investor, maunya apa pemerintahan Jokowi ini?" kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Fadli meminta agar Jokowi segera mengambil langkah untuk mengatasi perbedaan pendapat yang terjadi antara Sudirman dan Rizal. (Baca: Soal Kegaduhan di Internal Kabinet, Jokowi Diminta Belajar dari SBY)

Jokowi harus memanggil keduanya dan memberikan instruksi yang jelas sehingga tak ada lagi perbedaan pandangan.

"Itu kan basic banget itu, masa harus diajarin (cara mengendalikan menteri-menteri yang berdebat)," kata dia.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyadari, dalam pembangunan Blok Masela, ada tarik-menarik kepentingan antara pembangunan di darat atau di laut. (Baca: Sudirman Said dan Rizal Ramli Saling Sindir, Wapres Tertawa)

Namun, sekuat apa pun tarik-menarik kepentingan itu, Fadli meyakini, hal tersebut bisa diatasi asalkan Jokowi andal dalam kepemimpinan.

"Kalau kegaduhan antarmenteri masih terjadi juga, artinya yang tak bisa me-manage ini Presiden-nya," ujar Fadli.

Sudirman Said sebelumnya merasa kesal karena kerjanya dihambat oleh seseorang. Dia mengatakan bahwa orang yang dimaksud merupakan koleganya di pemerintahan.

"Kok malah kolega yang menghambat?" ujar Sudirman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2/2016).

(Baca: Merasa Dihambat oleh Kolega di Pemerintahan, Sudirman Said Sebut Lebih Enak Lawan Mafia)

Dia menjelaskan, kolega tersebut menghambat berbagai keputusan yang menjadi tanggung jawab Menteri ESDM, antara lain keputusan pengembangan Blok Masela dan Freeport.

Berdasarkan catatan Kompas.com, menteri yang kerap mengkritik berbagai kebijakan sektor ESDM adalah Rizal Ramli. (Baca: Kegaduhan Para Menteri dan Tak "Mempannya" Instruksi Jokowi...)

Saat ini, Rizal bahkan terus mengupayakan pengembangan Blok Masela dengan cara onshore atau membangun kilang LNG di darat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com