Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Terorisme, Pemerintah Diminta Waspadai Ormas Puritan

Kompas.com - 29/02/2016, 21:47 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam mengupayakan pemberantasan tindak pidana terorisme, pemerintah diminta mewaspadai organisasi-organisasi masyarakat yang menganut paham puritanisme.

Menurut anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Maman Imanulhaq, paham puritanisme tersebut menjadi akar lahirnya radikalisme. Bahkan paham itu kelak yang menyulut aksi-aksi terorisme.

"Pemerintah harus waspada terhadap organisasi puritan yang menjamur belakangan ini. Apalagi mereka banyak merekrut anggota yang sebagian besar anak muda," ujar Maman di Jakarta, Senin (29/2/2016).

Para penganut paham radikal itu tidak segan melakukan segala cara untuk menyebarkan paham-paham pemikiran mereka. Cara itu termasuk dengan kekerasan, dalam bentuk ujaran maupun fisik.

Kelompok yang menganut puritanisme biasanya berusaha untuk mengembalikan kemurnian ajaran agama yang mereka anut.

Maman menuturkan, mereka hanya percaya pada satu tafsir kitab suci dan memandang tafsir lain itu sebuah kesalahan. Namun, dalam kenyataannya mereka hanya menggunakan tafsir dari satu teks dalam kitab suci.

"Mereka memiliki penafsiran yang salah kaprah terhadap kata jihad itu sendiri," kata Maman.

Lebih lanjut Maman menjelaskan, kelompok puritan itu juga adalah kelompok yang ahistoris. Artinya, tidak menempatkan sejarah Indonesia dan masyarakat sebagai subyek gerakan mereka.

Sebagian besar ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi dan mendirikan negara yang berdasarkan pada hukum agama.

"Paham tersebut jelas tidak memiliki dasar sejarah di Indonesia. Founding fathers kita tidak pernah bercita-cita mendirikan negara agama," kata Maman.

Menurut Maman, ciri lain yang bisa dikenali dari kelompok puritan, mereka seringkali menggunakan bahasa kekerasan melalui internet dan media sosial. 

Karena itu, Maman pun berharap polisi merespon bermacam ujaran kebencian di media sosial, agar tidak berkembang menjadi radikalisme.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disanksi MKD DPR, Bamsoet: Salah Sasaran, Tidak Berhak Mengadili MPR

Disanksi MKD DPR, Bamsoet: Salah Sasaran, Tidak Berhak Mengadili MPR

Nasional
Kuasa Hukum Pegi Setiawan Siapkan Gugatan Ganti Kerugian Usai Kliennya Dibebaskan

Kuasa Hukum Pegi Setiawan Siapkan Gugatan Ganti Kerugian Usai Kliennya Dibebaskan

Nasional
Kaesang Sambangi DPP PKS terkait Pilkada, Jokowi Bicara Restu Lagi

Kaesang Sambangi DPP PKS terkait Pilkada, Jokowi Bicara Restu Lagi

Nasional
Pegi Setiawan Bisa Tuntut Ganti Rugi karena Jadi Korban Salah Tangkap, tapi...

Pegi Setiawan Bisa Tuntut Ganti Rugi karena Jadi Korban Salah Tangkap, tapi...

Nasional
Dokter Asing untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Dokter Asing untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Nasional
Bebasnya Pegi, Keraguan atas Kinerja Polri, dan Janji Evaluasi

Bebasnya Pegi, Keraguan atas Kinerja Polri, dan Janji Evaluasi

Nasional
Bertemu Kaesang, Presiden PKS Harap PSI Ikut Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Bertemu Kaesang, Presiden PKS Harap PSI Ikut Dukung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Jangan Gentar Tanggapi Tantangan Megawati | Pegi Setiawan Bebas tapi Kasus Pembunuhan Vina Belum Tuntas

[POPULER NASIONAL] KPK Jangan Gentar Tanggapi Tantangan Megawati | Pegi Setiawan Bebas tapi Kasus Pembunuhan Vina Belum Tuntas

Nasional
Diminta Gibran Temui Puan terkait Pilkada Jateng, Kaesang: Belum Ada Jadwal

Diminta Gibran Temui Puan terkait Pilkada Jateng, Kaesang: Belum Ada Jadwal

Nasional
Tanggal 11 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 10 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR Sebut Pengusutan Kasus Vina Bermasalah dari Awal

Anggota DPR Sebut Pengusutan Kasus Vina Bermasalah dari Awal

Nasional
Hujan Deras, Pencarian 43 Korban Longsor Tambang Emas Gorontalo Dihentikan Sementara

Hujan Deras, Pencarian 43 Korban Longsor Tambang Emas Gorontalo Dihentikan Sementara

Nasional
Bobby Sudah Didukung 7 Parpol, PDI-P Butuh Waktu Putuskan Cagub Sumut

Bobby Sudah Didukung 7 Parpol, PDI-P Butuh Waktu Putuskan Cagub Sumut

Nasional
BTN Batal Akuisisi Bank Muamalat, Komisi VI DPR: Ada Isu 'Fraud'

BTN Batal Akuisisi Bank Muamalat, Komisi VI DPR: Ada Isu "Fraud"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com