Kalla Tidak Ingin "Dosa" Pemerintah soal Gerhana 1983 Terulang pada 2016

Kompas.com - 29/02/2016, 16:31 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESWakil Presiden Jusuf Kalla.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak ingin "dosa" pemerintah terkait gerhana matahari pada 1983 tidak terulang lagi pada 2016.

Kala itu, tutur Wapres, pemerintah justru meminta warga untuk berada di rumah saat gerhana matahari total terjadi.

"Itu kesalahan besar," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Senin (29/2/2016).

Berdasarkan penuturan Rektor Universitas Ma Chung Malang, Chatief Kunjaya, kepada wartawan Kompas, M Zaid Wahyudi, saat itu, instruksi yang muncul oleh pemerintah justru meminta warga untuk berada di rumah.

Warga juga diminta menutup rapat-rapat semua lubang yang memungkinkan sinar matahari masuk untuk mengindari dampak buruk seperti kebutaan. Bahkan, anak-anak diminta bersembunyi di bawah kolong meja.

(Baca: Sembunyi di Kolong dari Gerhana Matahari 1983, "Dosa" Pemerintah Tak Boleh Terulang)

Berdasarkan arsip harian Kompas juga, gerhana 1983 mendapat pengakuan sebagai gerhana terindah. Saat itu, durasi fasenya mencapai 3-5 menit.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, gerhana yang terjadi pada 9 Maret 2016 nanti hanya 1-3 menit.

Bagi Wapres, kesalahan besar pemerintah masa silam itu harus dikoreksi, apalagi pada 9 Maret 2016 nanti, pemerintah punya kesempatan mengoreksi kesalahan itu.

"Dianjurkan justru untuk dilihat walaupun harus pakai kacamata khusus," kata Wapres.

Ia yakin peristiwa langka itu akan disambut oleh masyarakat. Bahkan, kata kalla, hotel di berbagai daerah sudah penuh, misalnya di Palu dan Ternate.

Wapres pun tidak mau ketinggalan menyaksikan fenomena langka itu. Ia menuturkan sedang mengatur waktu agar bisa menyaksikan gerhana matahari total di suatu tempat.

"Kalian (wartawan) mau ikut? Lagi diatur tempatnya," kata Kalla sembari tersenyum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.