Ivan Haz dkk Diserahkan ke Polda Metro Jaya

Kompas.com - 25/02/2016, 13:02 WIB
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso


Andri Donnal PuteraKepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak sembilan warga sipil, termasuk anggota DPR Ivan Haz, diserahkan kepada Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya serta Badan Narkotika Nasional DKI Jakarta (BNNP DKI).

Kesembilan orang itu diduga terlibat penyalahgunaan narkoba yang diungkap tim Intel dan POM Kostrad, Senin (22/2/2016) yang lalu.

"Semua yang sipil telah diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk diusut pidananya. BNN DKI hanya mengurusi penyelidikan laboratorium," ujar Kepala BNN Komjen (Pol) Budi Waseso saat dihubungi, Kamis (25/2/2016).

Selain itu, sebanyak lima oknum anggota Polri yang turut diamankan dalam perkara itu juga dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Namun, lima polisi itu ditangani oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya.

Adapun 19 oknum anggota TNI yang diduga terlibat dalam perkara yang sama tetap diperiksa di Polisi Militer Kostrad untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ketika disinggung untuk memastikan bahwa kesemua orang tersebut positif mengonsumsi narkotika, Budi enggan berkomentar.

"Lihat saja nanti hasilnya di BNNP DKI," kata dia.

Budi mengapresiasi sinergi NI, Polri, dan BNN dalam pengungkapan kasus tersebut.

Sebelumnya, tim Intel Kostrad dan POM Kostrad menggerebek beberapa tempat di Perumahan Kostrad, Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin lalu.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, sebanyak 33 orang telah diamankan. Rinciannya, 19 oknum TNI, 5 oknum polisi, dan 9 warga sipil, termasuk anggota DPR, Ivan Haz.

Namun, Badrodin mengatakan, semuanya tidak ditangkap di satu lokasi. Khusus soal Ivan Haz, Badrodin mengatakan, namanya masuk dalam daftar pelanggan bandar narkotika yang merupakan anggota TNI.

"Tidak mungkin ada di tempat itu. Cuma, di daftar pembelian itu ada nama-nama itu," ujar Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (23/2/2016) lalu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X