Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tabuh Genderang Perang Terhadap Narkoba

Kompas.com - 25/02/2016, 06:39 WIB
Indra Akuntono

Penulis


Selain itu, Jokowi juga menginstruksikan agar BNN rutin melakukan inspeksi mendadak di lembaga pemasyarakatan.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di dalam lapas ditengarai sama besarnya dengan aktivitas di luar lapas.

Pengguna, produsen, dan pengedar meningkat

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, aktivitas pengguna, pengedar, dan produsen narkoba di Indonesia saat ini meningkat 13,6 persen.

Pada tahun 2015, Polri berhasil meringkus 50.178 tersangka dari 40.253 kasus. Sedangkan BNN berhasil menangani 665 kasus narkoba.

Lebih dari separuh lapas di Indonesia disesaki terpidana kasus narkoba.

TRIBUNNEWS/HERUDIN Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berbicara kepada wartawan saat merilis tersangka pelaku teror di kawasan Sarinah, di gedung Div Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (16/1/2016). Mabes Polri merilis tujuh orang yang tewas saat kejadian, dengan empat orang diduga sebagai tersangka, dua orang korban, dan satu masih didalami identitasnya.
Sepanjang 2015, Polri menyita 23,3 ton ganja, 1.072.328 butir ekstasi, dan 2,3 ton sabu-sabu.

Adapun barang bukti narkoba jenis kokain dan heroin disita dalam jumlah lebih kecil. Barang bukti narkoba yang disita Polri diprediksi hanya 20 persen dari jumlah narkoba yang beredar.

Jumlah barang bukti yang disita itu belum ditambah dengan jumlah barang bukti yang disita BNN.

"Ini angka yang bisa membunuh cukup banyak warga kita," ujar Badrodin.

Berdasarkan catatan Polri, narkoba yang masuk ke Indonesia banyak diselundupkan dari Afganistan, China, dan Thailand.

Indonesia menjadi surga bagi gembong narkoba di luar negeri. Menurut Badrodin, gembong narkoba dari luar negeri itu diduga kuat memiliki kaki tangan di Indonesia.

Bahkan, salah satu bandar besar tersebut memiliki kekuatan finansial sampai Rp 3,5 triliun.

Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso mengatakan, penyalahgunaan narkoba telah menjangkit seluruh elemen masyarakat. 

Hal itu diungkapkannya setelah penggerebekan kasus narkoba di Perumahan Kostrad, Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Dalam penggerebekan itu, tim Intel Kostrad dan POM Kostrad berhasil menangkap sejumlah oknum anggota TNI.

Oknum anggota kepolisian, dan anggota DPR masuk dalam daftar pelanggan bandar narkoba yang ditangkap saat penggerebekan.

"Jaringan (bandar) ini kan hebat, bisa pengaruhi seluruh lapisan, termasuk dari TNI, Polri, BNN, macam-macam. Untuk dia bisa tetap melegalkan kejahatan dia, ternaungi, terdukung," ujar Budi.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, sangat memprihatinkan jika ada oknum anggota TNI/Polri yang tertangkap dalam kasus narkoba.

Harus ada langkah khusus untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

"Menyedihkan, kalau sudah TNI/Polri kena (narkoba) itu berbahaya," ujar Ryamizard.

Menanggapi itu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan, hukuman tegas dan keras untuk gembong narkoba di Indonesia adalah kebijakan yang harus dipahami.

Ancaman hukuman mati untuk bandar narkoba masih akan diterapkan.

Prasetyo menuturkan, pelaksanaan eksekusi mati bandar narkoba gelombang ketiga dilakukan setelah kondisi ekonomi Indonesia lebih stabil.

Selain itu, kejaksaan juga menunggu proses hukum seluruh terpidana mati telah incraht sebelum eksekusi.

"Tidak tertutup, tapi tahapan eksekusi ini diinventarisasi dulu," tutur Prasetyo. Semoga pemerintah konsisten menabuh genderang perang melawan narkoba.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com