Jawa Timur Jadi Provinsi dengan Kasus Korupsi Terbanyak di 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah memaparkan, dari hasil pemantauan ICW, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kasus korupsi terbanyak yang disidik.

Di Jawa Timur, terdapat sejumlah 54 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 332,3 miliar dan nilai suap sebesar Rp 2,4 miliar.

Meski begitu, Wana menambahkan, temuan tersebut tak lantas menyebut Jawa Timur sebagai provinsi terkorup. Data ini menjelaskan bahwa aparat penegak hukum di sana banyak menindak kasus korupsi.

"Namun seharusnya jangan cuma sampai tingkat penyidikan, tapi sampai penuntutan," ujar Wana di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2016).

Sementara itu, daerah dengan jumlah kasus korupsi terbanyak kedua adalah Sumatera Utara dengan 43 kasus.

Adapun kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 206,9 miliar dan nilai suap Rp 0,5 miliar.

Wana menuturkan, secara berturut-turut, daerah berikutnya dengan jumlah kasus korupsi terbesar adalah Jawa Barat (32 kasus), Nusa Tenggara Timur (30 kasus), Jawa Tengah (28 kasus), dan Riau (22 kasus).

Meski Jawa Timur berada di peringkat teratas, namun di peringkat sepuluh besar provinsi yang jumlah kasus korupsinya paling banyak didominasi oleh provinsi di pulau Sumatera.

Lima provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Riau, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumarera Barat.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menjelaskan, ada banyak faktor yang melatarbelakangi banyak kasus korupsi di suatu daerah.

Salah satunya adalah faktor penegak hukumnya aktif, angka korupsi yang memang banyak di daerah tersebut atau karena banyaknya jumlah pegawai pemerintah daerah.

"Bisa karena di sana banyak pemda, baik pemkab maupun pemkot. Kan kasus korupsi terbanyak di sektor keuangan daerah," kata Febri.

Ia pun memaparkan, sepanjang 2015 terdapat 105 kasus korupsi di sektor keuangan daerah dengan kerugian negara sebesar Rp 385,5 miliar.

Bisa pula karena angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di daerah bersangkutan tinggi. Misalnya seperti provinsi Riau.

"ABPD kan cukup besar dibanding daerah lainnya, baik di Sumatera atau provinsi lain di Indonesia," tuturnya.

Adapun pemantauan yang dilakukan ICW dilakukan dalam periode 1 Juli hingga 31 Desember 2015 dengan sumber website resmi Institusi Penegak Hukum serta pemberitaan di media massa.