Jawa Timur Jadi Provinsi dengan Kasus Korupsi Terbanyak di 2015

Kompas.com - 24/02/2016, 17:55 WIB
Koordinator Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Rabu (23/2/2016). KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAKoordinator Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Rabu (23/2/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah memaparkan, dari hasil pemantauan ICW, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kasus korupsi terbanyak yang disidik.

Di Jawa Timur, terdapat sejumlah 54 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 332,3 miliar dan nilai suap sebesar Rp 2,4 miliar.

Meski begitu, Wana menambahkan, temuan tersebut tak lantas menyebut Jawa Timur sebagai provinsi terkorup. Data ini menjelaskan bahwa aparat penegak hukum di sana banyak menindak kasus korupsi.

"Namun seharusnya jangan cuma sampai tingkat penyidikan, tapi sampai penuntutan," ujar Wana di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2016).


Sementara itu, daerah dengan jumlah kasus korupsi terbanyak kedua adalah Sumatera Utara dengan 43 kasus.

Adapun kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 206,9 miliar dan nilai suap Rp 0,5 miliar.

Wana menuturkan, secara berturut-turut, daerah berikutnya dengan jumlah kasus korupsi terbesar adalah Jawa Barat (32 kasus), Nusa Tenggara Timur (30 kasus), Jawa Tengah (28 kasus), dan Riau (22 kasus).

Meski Jawa Timur berada di peringkat teratas, namun di peringkat sepuluh besar provinsi yang jumlah kasus korupsinya paling banyak didominasi oleh provinsi di pulau Sumatera.

Lima provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Riau, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumarera Barat.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menjelaskan, ada banyak faktor yang melatarbelakangi banyak kasus korupsi di suatu daerah.

Salah satunya adalah faktor penegak hukumnya aktif, angka korupsi yang memang banyak di daerah tersebut atau karena banyaknya jumlah pegawai pemerintah daerah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X