Kompas.com - 23/02/2016, 12:31 WIB
Peneliti PSHK Bivitri Susanti saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPeneliti PSHK Bivitri Susanti saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti mengapresiasi kesepakatan Presiden Jokowi Widodo dan DPR untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keputusan ini diambil setelah Presiden melakukan konsultasi dengan Pimpinan DPR pada Senin (22/2/2016) kemarin.

Namun, Bivitri menilai, penundaan pembahasan revisi tak membuat posisi UU KPK lebih aman.

"Saya mengapresiasi langkah Presiden. Ini merupakan kompromi politik yang terbaik. Tapi posisi UU KPK masih belum aman karena hanya ditunda," ujar Bivitri, saat dihubungi di Jakarta, Senin malam (22/2/2016).

Ia khawatir, jika UU KPK tetap dipertahankan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR, akan terjadi barter politik.

Oleh karena itu, menurut Bivitri, Presiden seharusnya menolak revisi dan mengeluarkannya dari Prolegnas 2016.

"Saya khawatir kalau tidak dikeluarkan jadi barter politik. Jika ada peristiwa politik tertentu, revisi UU KPK akan dinaikkan lagi. Entah jadi pengalih atau apapun," kata dia.

Bivitri mengatakan, perlu kajian lengkap dan komprehensif terhadap UU KPK. Tanpa kajian mendalam, beberapa poin pada draf RUU KPK akan merusak sistem hukum.

Contohnya, kata dia, usulan soal kewenangan dewan pengawas dalam memberikan izin penyadapan.

Hal tersebut bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia karena penyadapan termasuk dalam ranah penegakan hukum. Oleh karena itu, izin penyadapan harus diberikan oleh lembaga peradilan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

MKD Gelar Rapat Pleno Terkait Kasus Azis Syamsuddin Siang Ini

Nasional
Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Ini Alasannya

Nasional
MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

MAKI: Pak Firli Mundur Saja, Sudah Setahun Kontroversi Terus

Nasional
Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Jokowi Beri Arahan Terkait Tindak Lanjut 75 Pegawai KPK, Ini Respons Menpan RB

Nasional
IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

IAKMI: Vaksinasi Gotong Royong Harus Perhatikan Prinsip Keadilan

Nasional
4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

4 Keluarga Korban Serangan MIT di Poso Terima Santunan dari Pemerintah

Nasional
Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

Indonesia Akan Beri Bantuan 500.000 Dollar AS kepada Palestina

Nasional
Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

Konflik Israel dan Palestina Tak Terkait Agama, Pemerintah Diminta Edukasi Masyarakat

Nasional
Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Terintegrasi dengan LRT dan MRT

Nasional
Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

Berhasil Kumpulkan Dana hingga Rp 100 Miliar, Dompet Dhuafa Apresiasi Para Donatur

Nasional
Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

Jokowi Ingin Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tingkatkan Efisiensi Layanan Transportasi

Nasional
Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

Jokowi Targetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba Akhir 2022

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

Vaksinasi Gotong Royong Dimulai, Pemerintah Berharap Investor Lebih Percaya Diri

Nasional
Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

Kemenlu Segera Mulai Vaksinasi WNI Kelompok Rentan di Penampungan Luar Negeri

Nasional
Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Didampingi Dubes China dan Luhut, Jokowi Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X