Seharusnya, Presiden Tak Menunda tetapi Menolak Revisi UU KPK

Kompas.com - 23/02/2016, 12:31 WIB
Peneliti PSHK Bivitri Susanti saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPeneliti PSHK Bivitri Susanti saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti mengapresiasi kesepakatan Presiden Jokowi Widodo dan DPR untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keputusan ini diambil setelah Presiden melakukan konsultasi dengan Pimpinan DPR pada Senin (22/2/2016) kemarin.

Namun, Bivitri menilai, penundaan pembahasan revisi tak membuat posisi UU KPK lebih aman.

"Saya mengapresiasi langkah Presiden. Ini merupakan kompromi politik yang terbaik. Tapi posisi UU KPK masih belum aman karena hanya ditunda," ujar Bivitri, saat dihubungi di Jakarta, Senin malam (22/2/2016).

Ia khawatir, jika UU KPK tetap dipertahankan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR, akan terjadi barter politik.

Oleh karena itu, menurut Bivitri, Presiden seharusnya menolak revisi dan mengeluarkannya dari Prolegnas 2016.

"Saya khawatir kalau tidak dikeluarkan jadi barter politik. Jika ada peristiwa politik tertentu, revisi UU KPK akan dinaikkan lagi. Entah jadi pengalih atau apapun," kata dia.

Bivitri mengatakan, perlu kajian lengkap dan komprehensif terhadap UU KPK. Tanpa kajian mendalam, beberapa poin pada draf RUU KPK akan merusak sistem hukum.

Contohnya, kata dia, usulan soal kewenangan dewan pengawas dalam memberikan izin penyadapan.

Hal tersebut bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia karena penyadapan termasuk dalam ranah penegakan hukum. Oleh karena itu, izin penyadapan harus diberikan oleh lembaga peradilan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021 Betul-betul Tercapai

Jokowi Ingin Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2021 Betul-betul Tercapai

Nasional
Cerita Dirjen Dukcapil Klarifikasi Soal Kewarganegaraan dan Paspor AS Bupati Sabu Raijua Terpilih...

Cerita Dirjen Dukcapil Klarifikasi Soal Kewarganegaraan dan Paspor AS Bupati Sabu Raijua Terpilih...

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Mobil Rolls-Royce hingga Belasan Jam Tangan Mewah Jimmy Sutopo

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita Mobil Rolls-Royce hingga Belasan Jam Tangan Mewah Jimmy Sutopo

Nasional
Jokowi Sebut Jumlah Pengangguran di Indonesia Saat Ini Hampir 10 Juta

Jokowi Sebut Jumlah Pengangguran di Indonesia Saat Ini Hampir 10 Juta

Nasional
Wapres Pastikan Nilai Uang yang Diwakafkan Akan Terjaga

Wapres Pastikan Nilai Uang yang Diwakafkan Akan Terjaga

Nasional
Lembaga Eijkman: Vaksin Covid-19 Masih Efektif Lawan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Lembaga Eijkman: Vaksin Covid-19 Masih Efektif Lawan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Dukcapil: Paspor AS Milik Bupati Sabu Raijua Terpilih, Orient Riwu Kedaluwarsa

Dukcapil: Paspor AS Milik Bupati Sabu Raijua Terpilih, Orient Riwu Kedaluwarsa

Nasional
Jokowi: Pandemi Buat Kinerja Perekonomian Kita Sangat Terganggu ...

Jokowi: Pandemi Buat Kinerja Perekonomian Kita Sangat Terganggu ...

Nasional
KPK: Tersangka Kasus Suap Pajak Diumumkan Setelah Penangkapan atau Penahanan

KPK: Tersangka Kasus Suap Pajak Diumumkan Setelah Penangkapan atau Penahanan

Nasional
Jaksa Diharapkan Tak Ajukan Tuntutan Rendah untuk Djoko Tjandra

Jaksa Diharapkan Tak Ajukan Tuntutan Rendah untuk Djoko Tjandra

Nasional
Kejagung Sita 17 Unit Bus Milik Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja

Kejagung Sita 17 Unit Bus Milik Eks Dirut Asabri Sonny Widjaja

Nasional
[POPULER NASIONAL] Video Viral soal Perempuan yang Pamer Mobil Dinas TNI | Varian Baru Virus Corona yang Lebih Berbahaya

[POPULER NASIONAL] Video Viral soal Perempuan yang Pamer Mobil Dinas TNI | Varian Baru Virus Corona yang Lebih Berbahaya

Nasional
Transformasi Digital di Kesehatan, Pemerintah Akan Perluas Jangkauan Telemedicine

Transformasi Digital di Kesehatan, Pemerintah Akan Perluas Jangkauan Telemedicine

Nasional
Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Nasional
BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

BIN Ambil Langkah Strategis Setelah Virus Corona B 1.1.7 Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X