Kompas.com - 23/02/2016, 12:31 WIB
Peneliti PSHK Bivitri Susanti saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPeneliti PSHK Bivitri Susanti saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/2/2016).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti mengapresiasi kesepakatan Presiden Jokowi Widodo dan DPR untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keputusan ini diambil setelah Presiden melakukan konsultasi dengan Pimpinan DPR pada Senin (22/2/2016) kemarin.

Namun, Bivitri menilai, penundaan pembahasan revisi tak membuat posisi UU KPK lebih aman.

"Saya mengapresiasi langkah Presiden. Ini merupakan kompromi politik yang terbaik. Tapi posisi UU KPK masih belum aman karena hanya ditunda," ujar Bivitri, saat dihubungi di Jakarta, Senin malam (22/2/2016).

Ia khawatir, jika UU KPK tetap dipertahankan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR, akan terjadi barter politik.

Oleh karena itu, menurut Bivitri, Presiden seharusnya menolak revisi dan mengeluarkannya dari Prolegnas 2016.

"Saya khawatir kalau tidak dikeluarkan jadi barter politik. Jika ada peristiwa politik tertentu, revisi UU KPK akan dinaikkan lagi. Entah jadi pengalih atau apapun," kata dia.

Bivitri mengatakan, perlu kajian lengkap dan komprehensif terhadap UU KPK. Tanpa kajian mendalam, beberapa poin pada draf RUU KPK akan merusak sistem hukum.

Contohnya, kata dia, usulan soal kewenangan dewan pengawas dalam memberikan izin penyadapan.

Hal tersebut bertentangan dengan sistem hukum di Indonesia karena penyadapan termasuk dalam ranah penegakan hukum. Oleh karena itu, izin penyadapan harus diberikan oleh lembaga peradilan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X