Politisi PDI-P Tegaskan Jokowi Tak Menolak Revisi UU KPK

Kompas.com - 22/02/2016, 19:56 WIB
Anggota Fraksi PDI-P Arif Wibowo. KOMPAS.com/Abba GabrillinAnggota Fraksi PDI-P Arif Wibowo.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PDI-P Arif Wibowo tak mempermasalahkan keputusan Presiden dan DPR yang menunda revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal yang terpenting, kata dia, Presiden tidak menolak revisi tersebut.

"Presiden tidak menolak, tapi minta agar empat substansi revisi dipahami oleh berbagai pihak dalam rangka penegakan hukum yang benar dan adil agar tipikor bisa berlanjut akan efektif dan optimal," kata Arif saat dihubungi, Senin (22/2/2016).

Menurut Arif, sosialisasi mengenai revisi UU KPK ini memang penting agar semua pihak bisa memahami substansi revisi UU KPK ini secara jernih terhadap empat poin yang akan direvisi.

Dengan begitu, tidak terjadi reaksi yang berlebihan di masyarakat seperti yang terjadi sekarang ini.

Dengan ditundanya revisi ini, Arif memastikan Baleg DPR tidak akan melakukan rapat-rapat yang berkaitan dengan revisi UU KPK.

"Ini kan sikap presiden. Kalau presiden minta ditunda nggak bisa dilanjutkan," ucap Arif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pengambilan keputusan revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR rencananya akan digelar dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/2/2016).

Namun, pada hari ini, pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan sejumlah pimpinan alat kelengkapan dewan mengadakan rapat konsultasi dengan Presiden di Istana Negara.

Rapat tersebut memutuskan menunda revisi UU KPK hingga waktu yang tak ditentukan. Ini untuk memberi waktu bagi pemerintah dan DPR menjelaskan pentingnya revisi ini kepada masyarakat.

Revisi akan tetap fokus pada empat poin pembahasan, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menantu Rizieq Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Ini Hal yang Memberatkan

Menantu Rizieq Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Ini Hal yang Memberatkan

Nasional
Kasus Tes Usap RS Ummi, Menantu Rizieq Shihab Divonis 1 Tahun Penjara

Kasus Tes Usap RS Ummi, Menantu Rizieq Shihab Divonis 1 Tahun Penjara

Nasional
100 Hari Menuju PON XX Papua, Panitia Siapkan Berbagai Event Menarik

100 Hari Menuju PON XX Papua, Panitia Siapkan Berbagai Event Menarik

Nasional
Hakim Anggap Pernyataan Rizieq Merasa Sehat Saat Dirawat di RS Ummi sebagai Kebohongan

Hakim Anggap Pernyataan Rizieq Merasa Sehat Saat Dirawat di RS Ummi sebagai Kebohongan

Nasional
DIM RUU Otsus Papua Disetujui, DPR dan Pemerinta Bentuk Panja

DIM RUU Otsus Papua Disetujui, DPR dan Pemerinta Bentuk Panja

Nasional
Vaksinasi Indonesia Tertinggal dari Negara Lain, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Ajak Tokoh Agama untuk Sosialisasikan

Vaksinasi Indonesia Tertinggal dari Negara Lain, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Ajak Tokoh Agama untuk Sosialisasikan

Nasional
Mudahkan Masyarakat Laporkan Pelanggar Etik di KPK, Dewas Luncurkan Aplikasi 'Otentik'

Mudahkan Masyarakat Laporkan Pelanggar Etik di KPK, Dewas Luncurkan Aplikasi "Otentik"

Nasional
Polri Minta Maaf atas Perbuatan Briptu Nikmal Perkosa Remaja di Mapolsek

Polri Minta Maaf atas Perbuatan Briptu Nikmal Perkosa Remaja di Mapolsek

Nasional
Briptu Nikmal Idwar, Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Akan Dipecat

Briptu Nikmal Idwar, Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Akan Dipecat

Nasional
Ini Hal yang Memberatkan Vonis terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Usap RS Ummi

Ini Hal yang Memberatkan Vonis terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Usap RS Ummi

Nasional
Hakim Vonis Rizieq Shihab 4 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Hakim Vonis Rizieq Shihab 4 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Pemerintah Hong Kong Kategorikan Situasi Pandemi Covid-19 Indonesia seperti India

Pemerintah Hong Kong Kategorikan Situasi Pandemi Covid-19 Indonesia seperti India

Nasional
Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Banding

Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Banding

Nasional
YLBHI Anggap Pernyataan Jampidsus Soal Pinangki Tidak Etis

YLBHI Anggap Pernyataan Jampidsus Soal Pinangki Tidak Etis

Nasional
Ini Perkiraan Biaya Lockdown yang Pernah Diungkap Jokowi...

Ini Perkiraan Biaya Lockdown yang Pernah Diungkap Jokowi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X