Kompas.com - 22/02/2016, 18:56 WIB
Presiden Jokowi dan Ketua DPR RI Ade Komarudin saat menyampaikan keputusan soal revisi UU KPK di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/2/2016). Fabian Januarius KuwadoPresiden Jokowi dan Ketua DPR RI Ade Komarudin saat menyampaikan keputusan soal revisi UU KPK di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/2/2016).
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Kekecewaan ditunjukkan sejumlah pihak terkait penundaan pembahasan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Kesepakatan penundaan tersebut dilakukan antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sore ini.

Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menuturkan, yang dibutuhkan masyarakat adalah penolakan dari Jokowi, bukan sekadar penundaan.

(Baca: Hanura: Presiden Anggap Empat Poin Revisi UU Memperkuat KPK )

"Kalau tunda kan seperti bom waktu. Pastinya akan dibahas lagi," kata Emerson di Kampus Universitas Paramadina, Senin (22/2/2016).

Ia meminta Jokowi untuk menunjukkan sikap tegasnya untuk menolak pembahasan revisi UU KPK. Emerson menduga, keputusan penundaan merupakan kompromi Jokowi dengan dua belah pihak yang ingin melanjutkan maupun menolak revisi.

"Langkah yang dilakukan Jokowi nampaknya kompromi terhadap tekanan pihak yang menolak dan pihak yang tetap melanjutkan," ujar Emerson.

(Baca: Jokowi dan Pimpinan DPR Sepakat Tunda Revisi UU KPK)

Ia menambahkan, dorongan penolakan akan tetap diberikan karena dengan menunda revisi UU KPK, sikap Jokowi masih bisa berubah. Penundaan juga tidak jelas hingga kapan.

Pihaknya pun akan terus mendorong dan memastikan agar jangan sampai pembahasan revisi UU KPK dilakukan di era pemerintahan Jokowi. Salah satu alasannya karena hingga kini belum ada alasan yang masuk akal dibalik keharusan merevisi Undang-Undang tersebut.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemen PPPA: Anak Pelaku Terorisme Korban dan Harus Dibina

Kemen PPPA: Anak Pelaku Terorisme Korban dan Harus Dibina

Nasional
Dikabarkan Hilang, Ini Spesifikasi Kapal Selam KRI Nanggala-402 Milik TNI AL

Dikabarkan Hilang, Ini Spesifikasi Kapal Selam KRI Nanggala-402 Milik TNI AL

Nasional
UPDATE 21 April: Tercatat 101.106 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 April: Tercatat 101.106 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang Sekitar 60 Mil dari Utara Bali

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang Sekitar 60 Mil dari Utara Bali

Nasional
Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang, Indonesia Minta Bantuan Singapura dan Australia

Kapal Selam KRI Nanggala-402 Hilang, Indonesia Minta Bantuan Singapura dan Australia

Nasional
UPDATE 21 April: Tambah 72.561, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 14.011.925

UPDATE 21 April: Tambah 72.561, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 14.011.925

Nasional
Kapal Selam yang Hilang di Utara Bali adalah KRI Nanggala-402

Kapal Selam yang Hilang di Utara Bali adalah KRI Nanggala-402

Nasional
KPK Tetapkan Tersangka Suap Lelang Jabatan di Pemkot Tanjungbalai

KPK Tetapkan Tersangka Suap Lelang Jabatan di Pemkot Tanjungbalai

Nasional
UPDATE: Tambah 7.314 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.475.456

UPDATE: Tambah 7.314 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.475.456

Nasional
UPDATE: Tambah 5.720 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.620.569

UPDATE: Tambah 5.720 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.620.569

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati di Dunia Turun pada 2020 karena Pandemi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati di Dunia Turun pada 2020 karena Pandemi

Nasional
BREAKING NEWS: Kapal Selam TNI AL Dikabarkan Hilang Kontak

BREAKING NEWS: Kapal Selam TNI AL Dikabarkan Hilang Kontak

Nasional
Peringatan Hari Kartini, Menteri PPPA Ajak Perempuan di Tanah Air Teruskan Perjuangan dan Semangat Kartini

Peringatan Hari Kartini, Menteri PPPA Ajak Perempuan di Tanah Air Teruskan Perjuangan dan Semangat Kartini

Nasional
Pemerintah Siapkan Program Bimbingan Perkawinan Daring

Pemerintah Siapkan Program Bimbingan Perkawinan Daring

Nasional
Jokowi Berharap Industri Kaca di Batang Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jokowi Berharap Industri Kaca di Batang Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X