Kompas.com - 22/02/2016, 18:09 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAWakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2016)
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meminta revisi Undang-undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi inisiatif pemerintah.

Menurut Fadli, kecurigaan publik akan berkurang jika revisi UU tersebut diinisiasi oleh pemerintah. Politisi Partai Gerindra ini menuturkan, ketika revisi UU KPK diusulkan oleh DPR, maka persepsi publik langsung negatif. Pasalnya, DPR sering dianggap sebagai pihak yang ingin KPK dilemahkan.

"Kalau mau ada revisi, sebaiknya dari pemerintah, tidak lagi dari DPR. Kalau DPR dianggap punya hasrat melemahkan. Dari pemerintah saja, atau tidak sama sekali," kata Fadli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2/2016).

(Baca: Hanura: Presiden Anggap Empat Poin Revisi UU Memperkuat KPK )

Di lokasi yang sama, Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan belum dapat menyikapi pernyataan Fadli. Saat ini pemerintah hanya ingin melakukan sosialisai kepada masyarakat terkait revisi UU KPK.

"Masih ada waktu banyak, tidak usah buru-buru," ungkap Luhut.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu menuturkan, tidak ada batasan waktu sampai kapan revisi UU KPK ditunda pembahasannya. Pembahasan revisi UU itu akan dilakukan setelah waktunya tepat dan tidak ada lagi penolakan dari masyarakat.

(Baca: Ini Alasan Pemerintah dan DPR Tunda Revisi UU KPK)

"Tidak ada (batas waktu penundaan), tapi kita sepakat kita harus tetap lakukan untuk kebaikan negeri ini," ujarnya.

Revisi Undang-undang KPK menuai penolakan dari publik karena dianggap akan melemahkan pemberantasan korupsi.

(Baca: Jokowi dan Pimpinan DPR Sepakat Tunda Revisi UU KPK)

Adapun empat poin substansi revisi adalah pembentuka dewan pengawas, kewenangan menerbitkan SP3, penyidik independen, dan perubahan mekanisme penyadapan.

Para pegiat antikorupsi menilai keberadaan dewan pengawas akan menggerus independensi KPK dan menciptakan dualisme kepemimpinan.

Sedangkan kewenangan menerbitkan SP3 dikawatirkan akan dimanfaatkan oknum untuk melakukan "permainan" dalam kasus yang ditangani.

Kompas TV DPR dan Presiden Sepakat Tunda Revisi UU KPK

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI Fokuskan Cari KRI Nanggala-402 di 9 Titik Utara Celukan Bawang

TNI Fokuskan Cari KRI Nanggala-402 di 9 Titik Utara Celukan Bawang

Nasional
TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

TNI: Pesawat AS P-8 Poseidon Tiba Malam Ini Bantu Cari KRI Nanggala-402

Nasional
Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Ceritakan Mitigasi Bencana di Jepang, Megawati: Bisa Dilakukan, Asal Gotong Royong

Nasional
5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

5 Personel Militer Singapura Sudah Merapat ke KRI dr Suharso Bantu Cari Kapal Selam Nanggala

Nasional
Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Pemimpin Thailand, Laos, dan Filipina Absen di KTT ASEAN soal Myanmar

Nasional
Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Ratusan WN India Masuk Indonesia, Komisi III Minta Imigrasi Tingkatkan Kewaspadaan Izin Masuk WNA

Nasional
Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat 'Fragile'

Bicara soal Bencana, Megawati Sebut Jakarta Sangat "Fragile"

Nasional
Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Jokowi: ASEAN Leaders Meeting Digelar untuk Kepentingan Rakyat Myanmar

Nasional
Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Kasus Suap Penyidik KPK, ICW Dorong MKD Proses Etik Azis Syamsuddin

Nasional
ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

ICW Yakin Penyidik KPK Stepanus Robin Patujju Tidak Bertindak Sendirian

Nasional
Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Bertemu PM Vietnam, Jokowi Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
Megawati: Saya Lihat Pemadam Kebakaran Kita, Aduh Kok Kesejahteraannya Begini Ya?

Megawati: Saya Lihat Pemadam Kebakaran Kita, Aduh Kok Kesejahteraannya Begini Ya?

Nasional
TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

TNI Fokus Cari KRI Nanggala di Lokasi Tumpahan Minyak dan Titik Magnetik

Nasional
UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 23 April: Pemerintah Telah Periksa 14.154.141 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 23 April: Sebaran 5.436 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X