Survei BPS: Masyarakat Pedesaan Lebih Memaklumi Budaya Korupsi

Kompas.com - 22/02/2016, 15:53 WIB
Ilustrasi Korupsi ShutterstockIlustrasi Korupsi
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Tren Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia cenderung menurun pada dua tahun terakhir. Jika pada 2014 sebesar 3,61, pada 2015 menjadi 3,59.

Jika dilihat berdasarkan karakteristik demografi, IPAK masyarakat di wilayah pedesaan selalu lebih rendah daripada IPAK masyarakat di wilayah perkotaan. Hal ini menunjukkan masyarakat pedesaan yang lebih memaklumi perilaku koruptif.

Pada 2012 IPAK masyarakat pedesaan sebesar 3,46, tahun 2013 sebesar 3,55, tahun 2014 sebesar 3,51, dan tahun 2015 sebesar 3,46. Adapun IPAK masyarakat perkotaan pada 2012 sebesar 3,66, sedangkan untuk tiga tahun setelahnya konstan sebesar 3,71.

Semakin IPAK mendekati angka 5 makan menunjukkan masyarakat semakin berperilaku anti-korupsi. Sebaliknya, jika IPAK semakin mendekati nol menunjukkan bahwa masyarakat permisif terhadap korupsi.

"IPAK 2015 di wilayah pedesaan sebesar 3,46 merupakan yang terendah menyamai IPAK 2012," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin di Kantor BPS, Jakarta, Senin (22/2/2016).

Suryamin juga memaparkan nilai IPAK berdasarkan karakteristik pendidikan. Dimana nilai IPAK masyarakat dengan pendidikan di atas SLTA lebih tinggi ketimbang IPAK masyarakat berpendidikan SLTA atau SLTP ke bawah.

(Baca: BPS: Tiga Tahun Terakhir, Masyarakat Semakin Membenci Korupsi )

Untuk tahun 2015, nilai IPAK masyarakat berpendidikan SLTA ke atas sebesar 4,00. Sementara nilai IPAK masyarkat berpendidikan SLTA sebesat 3,80 dan IPAK masyarakat berpendidikan SLTP ke bawah 3,49.

"Tampak bahwa semakin tinggj pendidikan masyarakat, maka cenderung semakin anti korupsi," kata Suryamin.

Survei Perilaku Anti Korupsi dilakukan BPS setiap tahunnya sejak 2012. Untuk 2015 survei dilaksanakan pada bulan November dan mencakup 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 122 kabupaten) dengan jumlah sampel 10.000 tumah tangga.

Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan, pemerasan, dan nepotisme.

Contoh pertanyaan penyuapan adalah terkait pengalaman masyarakat memberikan uang lebih untuk mempercepat proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga. Sementara contoh pertanyaan pemerasan adalah pengalaman masyarakat saat diminta uang lebih oleh petugas dalam mengurus sertifikat tanah.

Sedangkan contoh pertanyaan survei untuk nepotisme adalah pengalaman masyarakat ditawari bantuan oleh saudara atau teman untuk dapat diterima menjadi pegawai negeri atau swasta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingatkan Kesiapan Vaksin Covid-19 Jangan Terlambat

Jokowi Ingatkan Kesiapan Vaksin Covid-19 Jangan Terlambat

Nasional
DVI: Dari 43 Korban Sriwijaya Air Teridentifikasi, 32 Korban Telah Diserahkan ke Keluarga

DVI: Dari 43 Korban Sriwijaya Air Teridentifikasi, 32 Korban Telah Diserahkan ke Keluarga

Nasional
Yakin Vaksinasi Selesai Kurang dari Setahun, Jokowi: Ada 30.000 Vaksinator dan 10.000 Puskesmas

Yakin Vaksinasi Selesai Kurang dari Setahun, Jokowi: Ada 30.000 Vaksinator dan 10.000 Puskesmas

Nasional
Kemensos Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang Cisarua, Bogor

Kemensos Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang Cisarua, Bogor

Nasional
KSPI Minta Kejagung Transparan Saat Selidiki Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

KSPI Minta Kejagung Transparan Saat Selidiki Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Kasus Covid-19 Justru Melonjak saat PPKM, Pemda Diminta Perketat Pembatasan

Kasus Covid-19 Justru Melonjak saat PPKM, Pemda Diminta Perketat Pembatasan

Nasional
Jokowi: Banyak Pengusaha Minta Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Kenapa Tidak?

Jokowi: Banyak Pengusaha Minta Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Kenapa Tidak?

Nasional
Vonis Dinilai Janggal, Kuasa Hukum Masih Koordinasi dengan Andi Irfan Jaya soal Langkah Selanjutnya

Vonis Dinilai Janggal, Kuasa Hukum Masih Koordinasi dengan Andi Irfan Jaya soal Langkah Selanjutnya

Nasional
KPK Lelang Barang Rampasan dari Koruptor: Set Perhiasan Berlian hingga Mobil Double Cabin

KPK Lelang Barang Rampasan dari Koruptor: Set Perhiasan Berlian hingga Mobil Double Cabin

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Percepat Pelaksanaan APBD Tahun 2021

Kemendagri Minta Pemda Percepat Pelaksanaan APBD Tahun 2021

Nasional
Dideportasi, Kristen Gray Berangkat ke Amerika Serikat Kamis Pagi

Dideportasi, Kristen Gray Berangkat ke Amerika Serikat Kamis Pagi

Nasional
DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

DPR Akan Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Listyo Sigit Jadi Kapolri Hari Ini

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Menko PMK: Pemerintah Telah Petakan Potensi Bencana

Nasional
Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Nasional
Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Moeldoko: Vaksinasi Covid-19 terhadap Korban Bencana Pertimbangkan Jumlah Vaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X