Infak Shalat Jumat di Masjid Istiqlal Bisa Mencapai Rp 100 Juta

Kompas.com - 22/02/2016, 14:14 WIB
Warga melangsungkan shalat Jumat pertama di bulan Ramadhan di Masjid Istiqlal, Jakarta, 19 Juni 2015. AP PHOTO / Achmad IbrahimWarga melangsungkan shalat Jumat pertama di bulan Ramadhan di Masjid Istiqlal, Jakarta, 19 Juni 2015.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Masjid Istiqlal saat ini sudah menjadi salah satu tempat wisata andalan di DKI Jakarta.

Dengan kapasitas gedung induk dan balkon yang mampu menampung sekitar 61.000 orang, Istiqlal kerap menjadi tujuan utama bagi warga sekitar untuk beribadah ataupun pelancong untuk melihat kemegahan di dalamnya.

Petugas protokol Masjid Istiqlal, Abu Hurairah Abdul Salam, menjelaskan, jemaah Istiqlal pada waktu shalat Jumat bisa mencapai 10.000 orang.

Jika hari Jumat jatuh pada hari libur, jumlah jemaah pun bertambah dan mencapai 12.000 orang.


Dengan jumlah jemaah sebanyak itu, penghasilan kotak amal atau sumbangan infak shalat Jumat yang diperoleh Istiqlal bisa mencapai hampir Rp 100 juta.

"Itu hasil tromol Jumat ya. Kalau jatuhnya pada hari libur, jemaah bisa sampai lantai tiga," kata Abu.

Adapun jumlah jemaah saat shalat Idul Adha bisa mencapai 150.000 orang. Namun, kata Abu, jumlah jemaah pada shalat Idul Fitri justru lebih sedikit karena adanya tradisi mudik sehingga mayoritas warga tengah pulang ke kampung halamannya.

Untuk shalat wajib lima waktu, jumlah jemaah kurang dari 1.000 orang. Hanya sekitar 100 hingga 200 orang untuk tiap waktu shalat.

Jumlah ini bisa bertambah pada Sabtu dan Minggu. Saat itu, Istiqlal sering kali mendapat kunjungan dari rombongan luar kota.

Sasaran pelancong

Masjid Istiqlal juga kerap menjadi titik bertemu para pelancong yang punya jadwal acara tak jauh dari Istiqlal, baik pelancong dengan kendaraan pribadi maupun rombongan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM Berat dan Konflik Agraria Jadi PR Pemerintah

Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM Berat dan Konflik Agraria Jadi PR Pemerintah

Nasional
Mahfud MD Sebut 'Industri Hukum' Jadi Penghambat Visi Presiden Jokowi

Mahfud MD Sebut "Industri Hukum" Jadi Penghambat Visi Presiden Jokowi

Nasional
Pemerintah Dorong Kekayaan Intelektual Bisa Jadi Jaminan ke Bank

Pemerintah Dorong Kekayaan Intelektual Bisa Jadi Jaminan ke Bank

Nasional
Eks Napi Koruptor Bisa Maju Pilkada, Ketua KPK Prihatin

Eks Napi Koruptor Bisa Maju Pilkada, Ketua KPK Prihatin

Nasional
Dukung Program Nasional, Kemenhub Terus Tingkatkan Kinerja Transportasi Kereta Api

Dukung Program Nasional, Kemenhub Terus Tingkatkan Kinerja Transportasi Kereta Api

Nasional
Litbang Kompas: Mayoritas Kasus Korupsi Kepala Daerah Terkait Infrastruktur

Litbang Kompas: Mayoritas Kasus Korupsi Kepala Daerah Terkait Infrastruktur

Nasional
Presiden Jokowi Minta KUR Diprioritaskan untuk Sektor Produksi

Presiden Jokowi Minta KUR Diprioritaskan untuk Sektor Produksi

Nasional
Jokowi Segera Bertemu KPK Bahas Evaluasi Pencegahan Korupsi

Jokowi Segera Bertemu KPK Bahas Evaluasi Pencegahan Korupsi

Nasional
Lima Pimpinan KPK Terpilih Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Lima Pimpinan KPK Terpilih Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Aturan Hak Paten dan Desain Industri Akan Terimbas 'Omnibus Law'

Aturan Hak Paten dan Desain Industri Akan Terimbas "Omnibus Law"

Nasional
Aktivis: Pemerintah yang Pro Investasi Ancaman bagi Masyarakat Adat

Aktivis: Pemerintah yang Pro Investasi Ancaman bagi Masyarakat Adat

Nasional
'Dateline' Kasus Novel Berakhir, Polri Persoalkan Alat Bukti

"Dateline" Kasus Novel Berakhir, Polri Persoalkan Alat Bukti

Nasional
PKS: Erick Thohir Punya Banyak PR, Selain Kasus Dirut Garuda Indonesia

PKS: Erick Thohir Punya Banyak PR, Selain Kasus Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Eks Koruptor Tak Dilarang Maju Pilkada, Gerindra: Tergantung Komitmen Partai

Eks Koruptor Tak Dilarang Maju Pilkada, Gerindra: Tergantung Komitmen Partai

Nasional
Agus: KPK Selamatkan Uang Negara Rp 63,9 Triliun dalam 4 Tahun Terakhir

Agus: KPK Selamatkan Uang Negara Rp 63,9 Triliun dalam 4 Tahun Terakhir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X